Page 342 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021
P. 342
Judul Upah Minimum 2022, Refleksi Awal atas PP 36/2021
Nama Media Haluan Riau
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg6
Jurnalis MOHAMAD ANIS AGUNG NUGROHO
Tanggal 2021-12-06 11:15:00
Ukuran 292x186mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 36.500.000
News Value Rp 109.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
GUBERNUR di berbagai Jdaerah sudah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) minggu lalu,
dengan rata-rata kenaikan 1,09 persen, sebagaimana formula yang dimuat dalam PP 36/2021.
Kemarin (30/11/2021), para gubernur melanjutkannya dengan menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2022.
UPAH MINIMUM 2022, REFLEKSI AWAL ATAS PP 36/2021
GUBERNUR di berbagai Jdaerah sudah menetapkan Upah 'Minimum Propinsi (UMP) minggu lalu,
dengan rata-rata kenaikan 1,09 persen, sebagaimana formula yang dimuat dalam PP 36/2021.
Kemarin (30/11/2021), para gubernur melanjutkannya dengan menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2022.
Meski pun mendapatkan tekanan dari Serikat Pekerja/ Buruh, Gubernur tetap mengikuti PP
36/2021, sehingga kenaikannya sangat kecil. Bahkan beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor, tidak naik sama sekali Karena UMK-nya saat ini
sudah melebihi batas atas upah minimum yang juga dinitung berdasarkan PP 36/ 2021.
Diskusi di ruang publik tidak hanya didominasi oleh kebijakan upah minimum, tetapi juga oleh
keputusan Mahkamah Konstitus! atas gugatan formil terhadap UU 11/2020. Seperti kita tahu, PP
36/2021 adalah produk turunan dari UU 11/2020 yang dinyatakan inskonstitional bersyarat oleh
MK.
Menurut MK, inskonstitional bersyarat berarti, UU 11/2020 tetap berlaku, tapi harus diperbaiki
dalam dua tahun, kalau tidak, akan dinyatakan inskonstitutional permanen. Keputusan ini
memicu perdebatan baru tentang keabsahan UU 11/2020. Serikat Pekerja/Buruh menganggap
UU 11/2020 cacat dan tidak bisa dipakai, termasuk aturan turunannya, yaitu PP 36/2021 tentang
Pengupahan.
PP 36/2021 juga menghapus upah minimum sektoral (UMS) dan memberikan pengecualian
usaha mikro dan kecil dari kewajiban membayar upah minimum. Berbeda dengan PP 78/2015,
341
