Page 339 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Ia menuturkan, massa mogok kerja selanjutnya diarahkan untuk kembali menggelar aksi di
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
"Kami menyatakan dalam masa berkabung atas matinya kesejahteraan dan keadilan untuk buruh
di Provinsi Banten. Kami akan mogok. Dari tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2022,"
katanya, kemarin. Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sempat bereaksi terkait
tuntutan buruh yang meminta nillai UMK 2022 direvisi dengan kenaikan sebesar 5,4 persen.

Menurut dia, hal itu sulit dilakukan, karena bertentangan dengan aturan yang ditetapkan
Pemerintah Pusat. WH mengatakan, jika penetapan UMK 2022 mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selanjutnya juga berpatokan pada Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor B-
M/383/HI.01.00/XI/2021. "Buruh nuntut naik, formulasi (penetapan UMK 2022) sudah dibuat
dalam PP dan SE Menaker," ujarnya.

WH mengklaim, jika pihaknya merevisi dan menaikan lagi UMK 2022, maka hal itu akan
bertentangan dengan ketentuan yang diberikan Pemerintah Pusat. Sebab, nominal UMK 2022
diputuskan sesuai dengan fomula atau ketentuan dari Pemerintah Pusat. "Buruh minta naik,
kalau gubernur naikin pengusaha enggak mau. Bertentangan dengan PP dan SE Menaker, lalu
gubernur harus gimana," ucapnya.
Soal buruh yang akan berdemo untuk menuntut, agar UMK 2022 direvisi, WH mempersilakan
mereka untuk menyampaikan aspirasinya. "Enggak apa-apa (buruh demo), saya berangkat dari
ketentuan, tidak melihat dari pertimbangan lain. Saya hanya melaksanakan perintah dan
kewajiban, itu saja," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, UMK 2022 di Provinsi Banten telah ditetapkan dan tertuang dalam
Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang UMK di Provinsi Banten
Tahun 2022. Terdapat tiga daerah yang tak mengalami kenaikan upah. Rinciannya, Kabupaten
Pandeglang tidak ada kenaikan atau tetap di Rp 2.800.292.64.

Kabupaten Lebak menjadi Rp 2.773.590.40 dari Rp 2.751.313.81 atau naik 0,81 persen.
Kabupaten Serang tidak ada kenaikan atau tetap di Rp 4.215.180.86. Kabupaten Tangerang
tidak ada kenaikan atau tetap di Rp 4.230.792.65. Selanjutnya, Kota Tangerang menjadi Rp
4.285.798.90 dari Rp 4.262.015.37 atau naik 0,56 persen.

Kota Tangerang Selatan menjadi Rp 4.280.214.51 dari Rp 4.230.792.65 atau naik 1,17 persen.
Kota Cilegon menjadi Rp 4.340.254.18 dari Rp 4.309.772.64 atau naik 0,71 persen. Kota Serang
menjadi Rp 3.850.526.18 dari Rp 3.830.549.10 atau naik 0,52 persen.

(Azzam/H-42)***

Caption:

AKSI buruh saat mengawal penetapan UMK 2022 di KP3B, Kota Serang, beberapa hari lalu.*

338