Page 344 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

Mahkamah Konstitusi baru saja menetapkan bahwa Undang-Undang 11/2020 inkonstitutional
bersyarat berdasarkan gugatan formil yang diajukan oleh SP/SB. Peraturan Pemerintah No 36/
2021 yang saat ini mengatur kebijakan upah minimum adalah turunan dari UU 11/ 2020,
sehingga hasil gugatan pada' undang-undang tersebut dapat berdampak pada kebijakan upah
minimum.

Untuk merespons kemungkinan memburuknya hubungan industrial ini, para pemangku
kepentingan, khususnya pemerintah dalam melakukan beberapa hal dalam Jangka pendek dan
jangka menengah/panjang. Harapannya, biaya transaksi ekonomi yang muncul setelah
penetapan kebijakan upah 'minimum dan kebijakan ketenagakerjaan pada umumnya dapat
dikendalikan, Bagi pemerintah, PP 36/ 2021 tetap berlaku dan digunakan dalam menghitung
upah minimum, Pemerintah perlu segera mengawasi kewajiban perusahaan menyusun struktur
dan skala upah yang juga diamanatkan dalam PP 36/2021. Struktur dan skala upah merupakan
bagian dari Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dirundingkan
di tingkat perusahaan.

Pemerintah dapat mengurangi perselisihan hubungan industrial dengan mendorong adanya
struktur dan skala upah berbasis produktivitas. Meskipun upah minimum tidak naik, pekerja
dapat menikmati upah yang lebih tinggi sesuai dengan struktur dan skala upah di tingkat
perusahaan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kata yang memiliki tugas pembinaan dan
pengawasan ketenagakerjaan dapat memberikan bantuan teknis bagi perusahaan untuk
membuat struktur dan skala upah, Dalam jangka pendek, pemerintah daerah juga dapat
memberikan subsidi seperti Kartu Pekerja Jakarta. Dengan subsidi ini, beban hidup pekerja yang
cukup tinggi karena pandemi dapat dikurangi meskipun kenaikan upahnya kecil. Program
bantuan subsidi upah yang sempat diberikan oleh pemerintah pada 2020 juga dapat diberikan
lagi untuk pekerja di beberapa daerah yang tidak mendapatkan kenaikan Uupah minimum, Meski
pun demikian, dalam Jangka menengah dan panjang, Pemerintah perlu terus memonitor
pelaksanaan kebijakan upah minimum, karena ini merupakan program strategis nasional. Dalam
jangka menengah dan Panjang, pemerintah perlu memonitor pelaksanaan kebijakan tupah
minimum secara berkesinambungan, sebagai agian dari program strategis nasional. Pemerintah
membutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang baik, sehingga tujuan kebijakan upah
minimum dapat dicapai dan dampak buruknya dapat dikurangi. Monitoring dan evatuasi juga
diperlukan untuk memastikan kebijakan upah minimum adaptit terhadap pasar tenaga kerja yang
dinamis.

Bila perlu, formula penghitungan upah minimum dapat diubah, disesualkan dengan pasar Kerja
yang dinamis. Nugroho (2021) menemukan bahwa meskipun pakar mencapai konsensus
penggunaan formula lebih efisien dibandingkan perundingan, tetapi mereka memberikan catatan
pada formula dan variabel yang digunakan dalam PP 36/2021. Selain lebih rumit dibandingkan
dengan formula pada PP 78/2015, beberapa pakar menilai formula ini mungkin tidak cocok
dengan kondisi daerah tertentu.

Sebagian juga menilai formula yang digunakan tidak memperhitungkan kebutuhan dasar.
Sebagian pakar juga mengkritisi batas atas upah minimum yang sebaiknya digunakan hanya di
beberapa daerah yang upah minimumnya sudah terlalu tinggi saja. Peninjauan kemball ini juga
dapat mengambil momentum tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi yang meminta
Pemerintah dan DPR memperbaiki tata cara pembuatan UU 11/ 2020, yang merupakan induk
dari PP 36/2021.

Dalam jangka menengah, pengawasan harus terus dilakukan untuk memastikan hak pekerja
untuk berserikat dan berunding juga dihormati oleh pengusaha. Dengan berserikat, yang
metupakan hak dasar, pekerja mempunyai jalur untuk berunding dan mendapatkan

343