Page 343 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2021

PP 36/2021 menggunakan formula baru dengan Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan
tenaga kerja, median upah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dari daerah yang bersangkutan.
PP 36/2021 ini juga 'memperkenalkan formula untuk menghitung batas atas, sehingga upah
minimum di sebuah daerah tidak naik jika besarannya melebihi batas atas. Variabel yang
digunakan untuk menghitung batas atas adalah rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, serta rata-rata banyaknya anggota rumah tanga yang bekerja
pada setiap rumah tangga. Dan perubahan lainnya adalah ada sanksi bagi kepala daerah yang
tidak menaati PP 36/32021.

Kecilnya kenaikan upah 'minimum ini sudah diprediksi, bahkan sejak tahun 2015 ketika
Pemerintah menerbitkan PP 78/ 2015. Sejak itu, upah minimum ditetapkan dengan formula
matematika, bukan dengan perundingan di dewan pengupahan daerah seperti sebelumnya.
Tahun ini, berdasarkan UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja, pemerintah mengatur cara penetapan
upah minimum dengan PP 36/2021 yang akan berlaku untuk tahun 2022.

Untuk merespons keciInya kenaikan upah minimum, serikat pekerja/buruh memberikan tekanan
kepada bupati/wali kota untuk merekomendasikan besaran upah minimum yang lebih besar
kepada gubernur. Tetapi rekomendasi itu ditolak dan gubernur tetap menggunakan formula
dalam PP 36/2021 untuk menetapkan UMP dan UMK.

Upah minimum dapat dihitung dengan formula matematika dengan variabel ekonomi
sebagaimana yang kita gunakan sekarang dan bisa juga dirundingkan, seperti yang dipakai
sebelum tahun 2015. Beberapa literatur memberikan kelebihan dan kekurangan dari kedua cara
tersebut.

Menurut Dickens (2015) model perundingan memberikan fleksibilitas dan ruang dialog antara
pekerja dengan pengusaha, tetapi prosesnya lama dan besarannya sulit diprediksi, apalagi jika
ada intervensi politik. Sementara itu, model formula memberikan transparansi dan kepastian
dalam proses dan ketepatan waktu, tetapi Kurang fleksibel dalam merespons keadaan pasar
tenaga kerja yang dinamis.
Selain itu, sering terjadi formula yang ditetapkan tidak dapat memasukkan semua faktor ekonomi
dan ketenagakerjaan yang sangat kompleks (ILO, 2017). Kita perlu mencari model yang sesuai
kemampuan institust yang dimiliki oleh suatu negara, kemampuan badan statistik, dan
kemampuan para pemangku kepentingan (ILO, 2017) untuk mencapai tujuan kebijakan upah
minimum, Dalam Konteks Indonesia, Nugroho (2021) menemukan bahwa model formula
matematika memberikan biaya transaksi ex-ante lebih rendah dibandingkan model perundingan,
tetapi dapat meningkatkan risiko biaya expost. Penelitian tersebut menggunakan transaction cost
economics (ekonomi biaya transaksi) dengan metode Delphi untuk mendapatkan konsensus
pakar yang menjadi narasumber penelitian.

Pakar dalam penelitian tersebut sepakat bahwa penghapusan perundingan, Penggunaan data
Badan Pusat Statistik (BPS), dan penghapusan peran kepala daerah dalam menetapkan besaran
upah minimum meningkatkan efisiensi waktu dan efisiensi koordinasi. Tetapi, pakar tidak
mencapai konsensus dalam menilai risiko perselisihan hubungan industrial yang muncul karena
penerapan PP 36/2021. Sebagian pakar menilai penggunaan formula menurunkan risiko
perselisihan, sebagian lain berpendapat risiko perselisihan naik karena upah minimum di
beberapa daerah tidak naik, Menyimak berita beberapa hari terakhit, tampaknya perselisihan
masin akan terjadi sampai beberapa waktu ke depan karena pekerja/buruh merasa dirugikan
dengan kebijakan upah minimum yang berlaku saat ini. Secara umum hubungan industrial
memang sedang tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya unjuk rasa dan gugatan pada PP
78/ 2015 dan dilanjutkan unjuk rasa dan gugatan kepada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

342