Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2020
P. 195
Title DPR TETAP BAHAS RUU CIPTA KERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 03 April 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/300906-dpr-tetap-bahas-ruu-cipt a-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
DPR resmi melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dan disahkan
melalui rapat paripurna, kemarin. Pembahasan akan dilakukan melalui Badan
Legislasi (Baleg).
Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan, melalui rapat konsultasi pengganti
Bamus DPR pada 1 April, semua fraksi setuju agar pembahasan RUU Cipta Kerja
akan dilanjutkan melalui mekanisme Baleg.
"Adanya persetujuan terhadap surat, yaitu Surat Presiden /R06 tanggal 7 Februari
2020 dan RUU tentang Cipta Kerja yang telah dibahas di Rapat Konsultasi Pengganti
Bamus pada tanggal 1 April 2020. Hal-hal pembahasan yang telah disepakati untuk
dilanjutkan ke tingkat Badan Legislasi," ujar Azis dalam rapat paripurna, kemarin.
Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan, setelah keputusan itu, Baleg
merencanakan untuk memulai pembahasan RUU Cipta Kerja mulai pekan depan.
"Rencana minggu depan bentuk panitia kerja (panja)," ujar Baidowi. Selanjutnya,
akan dilakukan uji publik dengan meng undang pihak-pihak yang berkepentingan
dengan RUU Cipta Kerja. Berbagai kalangan tetap akan dilibatkan dalam prosesnya
meski wabah covid-19 masih melanda. "Termasuk kalangan buruh. Kami akan
undang secara fisik atau virtual," ujar Baidowi.
Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Charles Simabura, menilai pemerintah dan DPR seharusnya fokus pada
penanganan covid-19 lebih dulu. Ia menilai dalam kondisi normal saja, pembahasan
omnibus law cenderung menuai perdebatan.
"Jika tetap dilanjutkan, pemerintahan dan DPR mau ambil kesempatan dalam
kesempitan, yakni di tengah konsentrasi seluruh elemen bangsa dalam melawan
korona mereka justru membahas UU yang dalam kondisi normal saja menuai
perdebatan bagi publik," ujar Charles.
RUU carry over DPR juga mengesahkan aturan hukum terkait pelaksaan rapat
secara virtual sehingga pelaksanaan rapat di tengah pandemik virus korona memiliki
payung hukum yang jelas.
"Baleg akan mengesahkan peraturan tentang tatib yang di dalamnya mengatur
ketentuan mengenai kemungkinan rapat virtual dalam keadaan tertentu, yakni
Page 194 of 274.
