Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2020

Title UPAYAKAN STIMULUS EKONOMI BAGI WARGA TERKENA PHK DAMPAK KORONA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 05 April 2020
https://www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2020/upayakan-stimulus-ekonomi -bagi-
Page/URL
warga-terkena-phk-dampak-korona/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan stimulus ekonomi bagi ribuan warga
di berbagai kabupaten/kota yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau
dirumahkan sebagai dampak dari pandemik Covid-19. Pemprov telah bekerja sama
dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim untuk mendata jumlahya, kemudian
didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan agar memperoleh stimulus ekonomi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo
menyatakan, kerangka kartu prakerja saat ini telah diubah menjadi stimulus
ekonomi bagi pekerja yang mengalami PHK. Termasuk, bagi pekerja migran yang
telah pulang ke tanah air karena habis masa kontraknya atau akibat terdampak
sosial ekonomi pandemik Covid-19. Bagi setiap warga yang telah didaftarkan, kata
dia, nanti mendapatkan stimulus ekonomi sebesar Rp 600 ribu per bulan yang
pembayarannya ditransfer melalui rekening tabungan masing-masing.

”Kalau mereka juga ingin mengikuti pelatihan kerja, polanya nanti dilakukan secara
daring karena sedang diberlakukan aturan physical distancing. lembaga pelatihan
kerja atau balai latihan kerja yang melatih dapat stimulus Rp 1 juta untuk setiap
orang yang dilatih,” ucap Himawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, seperti
dilansir dari Antara pada Sabtu (4/4) malam.

Pada Jumat (3/4), lanjut dia, Disnakertrans Jatim telah mendaftarkan sebanyak
7.177 orang dari berbagai daerah untuk mendapatkan stimulus ekonomi dari
Kementerian Ketenagakerjaan. Terdiri atas 6.111 orang dengan status pekerja yang
dirumahkan, 852 orang terkena PHK, dan 214 orang pekerja migran Indonesia yang
sudah tidak bekerja atau kontrak kerjanya habis.

”Pendataan masih terus berlangsung. Rencananya kami daftarkan lagi pada Rabu
(8/4),” ujar Himawan.

Sementara itu, pendataan bagi karyawan perhotelan yang dirumahkan atau terkena
PHK bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI).
Menurut Himawan, tercatat mulai 1 Maret, sebanyak 3.188 karyawan perhotelan
yang telah dirumahkan maupun terkena PHK sebagai dampak sosial ekonomi dari
pandemik Covid-19. ”Mereka juga berhak mendapatkan jaring pengaman sosial atau
social safety net,” tutur Himawan.

Page 52 of 274.