Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 113
Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan sidang untuk menetapkan
besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun
2022 yang akan diajukan kepada gubernur atau bupati untuk ditetapkan.
Adapun formula baru penetapan UMP diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
yang merupakan pengganti dari PP No.78 tahun 2015.
Sarman menilai format baru yang diatur dalam PP No.36 tahun 2021 dinilai lebih akurat dan
moderat.
"Format baru lebih akurat dan moderat karena memakai pendekatan beberapa variabel seperti
jumlah rata-rata per kapita rumah tangga, rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah
bekerja dan jumlah rata-rata anggota rumah tangga," ucap Sarman.
Diungkapkan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah akan dilihat mana yang
lebih tinggi serta adanya batas atas dan atas bawah sebagai dasar untuk menetapkan UMP 2022.
(koaipas.com)
112
