Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 115
"Dalam kondisi ketidakpastian ini sangat tidak elok jika teman-teman Serikat Buruh/Pekerja
meminta kenaikan UMP secara berlebihan," kata Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman
Simanjorang.
Ia menyebut UMP merupakan tanggung jawab bersama yang harus seimbang antara
kemampuan pelaku usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja setiap tahun.
Saat ini Dewan Pengupahan sedang menunggu data-data dari BPS yang akan dijadikan variabel
untuk menghitung besaran UMP tahun 2022.
"Mari kita hormati proses dan format baru tersebut, berapa besaran yang diputuskan itulah yang
harus kita terima dan taati karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan sudah
mempertimbangkan berbagai aspek," sebutnya.
Formula baru penetapan UMP diatur dalam PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang
merupakan pengganti dari PP No.78 tahun 2015.
Format baru yang diatur dalam PP No.36 tahun 2021 diklaim lebih akurat dan moderat karena
memakai pendekatan beberapa variabel, seperti jumlah rata-rata per kapita rumah tangga, rata-
rata jumlah anggota rumah tangga yang sudah bekerja dan jumlah rata-rata anggota rumah
tangga.
Selain itu, ada pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah, akan
dilihat mana yang lebih tinggi, serta adanya batas atas dan batas bawah sebagai dasar untuk
menetapkan UMP 2022.
114
