Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021

Judul Pemerintah Tetap Pakai UU Ciptaker
Nama Media Harian Jogja
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg2
Jurnalis detik
Tanggal 2021-11-01 10:12:00
Ukuran 297x571mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 30.442.500

News Value Rp 91.327.500
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Perhitungan UMK
2022 pakai PP 36 Tahun 2021

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Bagaimana mungkin suatu UU yang sedang berproses
secara hukum [dipakai], pemerintah tidak menghormati proses hukum tersebut. Untuk itu pakai
dasar PP No.78/2015, jelas itu. Jadi PP No.36/2021 tentang Pengupahan dan UU No. 11/2020
tentang Omnibus Law tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan UMK 2022

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kalau pakai rumus PP No.36/2021, upah itu turun, bukan
naik. Berani enggak pemerintah memutuskan itu? Silakan saja kalau mau menimbulkan gejolak
dari buruh, silakan, silakan putuskanlah

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Proses MK kan tidak
menggugurkan berlakunya aturan, kecuali nanti diputuskan untuk dibatalkan

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kita nunggu data
dari BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, angka kelayakan hidup. Kita
targetkan awal November [UMK 2022 diumumkan]

Ringkasan

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 tetap mengacu pada Undang-Undang
(UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang
Pengupahan. Padahal, serikat buruh sudah menolak kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tersebut.

118