Page 120 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 120
PEMERINTAH TETAP PAKAI UU CIPTAKER
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 tetap mengacu pada Undang-Undang
(UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2021 tentang
Pengupahan. Padahal, serikat buruh sudah menolak kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) tersebut.
"Perhitungan UMK 2022 pakai PP 36 Tahun 2021," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar
Sanusi, Minggu (31/10).
Sebelumnya diberitakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah tetap
mengacu pada PP No.78/2015 untuk menetapkan UMK 2022. Formula UU Cipta Kerja dan PP
No.36/2021 diminta abaikan karena aturan itu masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bagaimana mungkin suatu UU yang sedang berproses secara hukum [dipakai], pemerintah tidak
menghormati proses hukum tersebut. Untuk itu pakai dasar PP No.78/2015, jelas itu. Jadi PP
No.36/2021 tentang Pengupahan dan UU No. 11/2020 tentang Omnibus Law tidak bisa
digunakan sebagai dasar penetapan UMK 2022," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi
pers virtual, Senin (25/10). Lalu, dipakainya formula itu disebut bisa membuat upah tahun depan
turun. Sementara serikat buruh meminta UMK 2022 naik sekitar 7%-10%.
"Kalau pakai rumus PP No.36/2021, upah itu turun, bukan naik. Berani enggak pemerintah
memutuskan itu? Silakan saja kalau mau menimbulkan gejolak dari buruh, silakan, silakan
putuskanlah," kata Said.
Kembali ke Kemenaker, pihaknya menilai proses MK tidak menggugurkan berlakunya aturan
sebelum diputuskan batal. "Proses MK kan tidak menggugurkan berlakunya aturan, kecuali nanti
diputuskan untuk dibatalkan," ujar Anwar.
Saat ini penetapan UMK 2022 masih dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Untuk menetapkannya masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator
penetapan besaran upah minimum di tahun depan.
"Kita nunggu data dari BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, angka
kelayakan hidup. Kita targetkan awal November [UMK 2022 diumumkan]," kata Anwar. (Demi
119