Page 120 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 120

PEMERINTAH TETAP PAKAI UU CIPTAKER

              Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 tetap mengacu pada Undang-Undang
              (UU)  No.11/2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.36/2021  tentang
              Pengupahan. Padahal, serikat buruh sudah menolak kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) tersebut.

              "Perhitungan UMK 2022 pakai PP 36 Tahun 2021," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar
              Sanusi, Minggu (31/10).

              Sebelumnya diberitakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah tetap
              mengacu pada PP No.78/2015 untuk menetapkan UMK 2022. Formula UU Cipta Kerja dan PP
              No.36/2021 diminta abaikan karena aturan itu masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

              "Bagaimana mungkin suatu UU yang sedang berproses secara hukum [dipakai], pemerintah tidak
              menghormati proses hukum tersebut. Untuk itu pakai dasar PP No.78/2015, jelas itu. Jadi PP
              No.36/2021  tentang  Pengupahan  dan  UU  No.  11/2020  tentang  Omnibus  Law  tidak  bisa
              digunakan sebagai dasar penetapan UMK 2022," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi
              pers virtual, Senin (25/10). Lalu, dipakainya formula itu disebut bisa membuat upah tahun depan
              turun. Sementara serikat buruh meminta UMK 2022 naik sekitar 7%-10%.

              "Kalau  pakai  rumus  PP  No.36/2021,  upah  itu  turun,  bukan  naik.  Berani  enggak  pemerintah
              memutuskan  itu?  Silakan  saja  kalau  mau  menimbulkan  gejolak  dari  buruh,  silakan,  silakan
              putuskanlah," kata Said.

              Kembali  ke  Kemenaker,  pihaknya  menilai  proses  MK  tidak  menggugurkan  berlakunya  aturan
              sebelum diputuskan batal. "Proses MK kan tidak menggugurkan berlakunya aturan, kecuali nanti
              diputuskan untuk dibatalkan," ujar Anwar.

              Saat ini penetapan UMK 2022 masih dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
              Untuk menetapkannya masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator
              penetapan besaran upah minimum di tahun depan.

              "Kita  nunggu  data  dari  BPS  terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  inflasi,  angka
              kelayakan hidup. Kita targetkan awal November [UMK 2022 diumumkan]," kata Anwar. (Demi
































                                                           119
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125