Page 62 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 OKTOBER 2019
P. 62
seperti Gojek dan Grab, kedepan akan banyak perusahaan-perusahaan rintisan yang
akan menggunakan sistem serupa.
"Pengusaha startup kan mereka gak mau sistem kontrak atau tetap, maunya mitra.
Nah itu yang harus dibahas [dalam revisi], karena kedepan akan banyak yang
seperti itu." Wakil ketua umum KADIN bidang ketenagakerjaan, Anton J Supit
mengatakan sebetulnya hal yang paling urgent dilakukan adalah bagaimana pekerja
informal menjadi pekerja formal. Pasalnya, adanya pekerja informal disebabkan
lantaran mereka tidak bisa masuk sebagai pekerja formal.
"Iklim investasi kita kan gak begitu baik sehingga tidak bisa menampung semua
orang yang akan kerja. Nah kalau semua diatur undang-undang, sehingga orang
yang membuka peluang bagi pekerja informal ini harus diatur, ini tentu akan
menimbulkan masalah," kata Anton.
Menurutnya, maksud baik untuk masukkan pekerja informal justru bisa menjadi
boomerang bagi iklim ketenagakerjaa.
"Kalau informal diatur kan gak jauh beda dengan pekerja formal. Saya kira yang
paling penting sekarang adalah memperbaiki iklim investasi sehingga investor
masuk dan banyak orang memiliki pekerjaan formal." Menanggapi usulan Serikat
Pekerja, Ketua Presidium GARDA, Igun Wicaksono mengatakan pengemudi ojek
online bukanlah pekerja penerima upah ataupun informal. Igun menegaskan sistem
kerja pengemudi ojol merupakan hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi
(aplikator).
"Sehingga menurut kami, usulan serikat pekerja tersebut tidak tepat. Para
pengemudi ojol bermitra dengan aplikator sebagai pemilik aplikasi. Jadi, tepatnya
kami diatur dengan UU UMKM mengenai kemitraan," kata Igun.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universita Airlangga, Hadi Subhan
Page 61 of 83.
