Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020

Title RI KIRIM 3.143 PAKET BANTUAN LOGISTIK KE TKI DI MALAYSIA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 01 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200401180401-106-489296/r i-kirim-
Page/URL
3143-paket-bantuan-logistik-ke-tki-di-malaysia
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Luar Negeri RI telah menyalurkan sedikitnya 3.143 paket bantuan
logistik untuk tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang saat ini terdampak
penutupan wilayah (lockdown) akibat penyebaran virus corona.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha,
menuturkan ribuan bantuan itu telah disalurkan oleh enam perwakilan RI di
Malaysia yang bekerja sama dengan pihak berwenang setempat.

"Seluruh perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia telah aktif memberikan bantuan
logistik kepada kelompok yang paling rentan dari pekerja migran Indonesia. Hingga
hari ini tercatat perwakilan Indonesia di Malaysia telah menyalurkan sebanyak 3.143
paket bantuan logistik dan telah menyiapkan hampir 3.000 paket tambahan," kata
Judha dalam jumpa pers rutin Kemlu secara virtual pada Rabu (1/4).

Judha menuturkan dampak movement of control order (MCO) Malaysia paling besar
dirasakan oleh TKI yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Menurutnya, mayoritas
TKI yang memiliki majikan tetap masih dalam kondisi yang relatif baik sampai saat
ini.

Belakangan, sejumlah kelompok pemerhati TKI di Malaysia melaporkan banyak
pekerja migran Indonesia di Negeri Jiran mengalami kesulitan untuk memenuhi
kebutuhan sehingga terancam kelaparan akibat kebijakan lockdown.

Menurut Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia di Malaysia
(P3WNI) sampai saat ini masih banyak TKI di Malaysia yang mengandalkan upah
harian hingga mingguan.

Kebijakan lockdwon juga membuat banyak restoran, perusahaan jasa, hingga
proyek pembangunan di Negeri Jiran menangguhkan operasionalnya sehingga
terpaksa merumahkan para pegawai mereka, termasuk para TKI.

Oleh karena itu, kondisi lockdown di Malaysia dipastikan membuat banyak TKI
khususnya pekerja lepas tidak bisa mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan,
terutama mereka yang tidak memiliki kontrak kerja resmi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui salah satu anggotanya di komisi IX, Saleh
Partaonan Daulay, juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk segera

Page 112 of 179.