Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019
P. 37
Sebab, permasalahannya adalah pemutusan hubungan kontraktual mereka dengan
perusahaan rekanan yang tidak diperpanjang dengan alasan kualifikasi dan kinerja
berdasarkan kriteria perusahaan mitra Pertamina.
Pertamina, kata Deviyan, dalam hal hubungan ketenagakerjaan dengan mantan AMT
kontrakan ini tak bertanggungjawab dalam memenuhi tuntutan mereka. Apabila
dipenuhi justru melanggar ketentuan penerimaan karyawan tetap yang berlaku
umum.
Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam yakin, sikap pemerintah
terkait tuntutan para mantan awak mobil tangki (AMT) akan hati-hati. Yakni tidak
akan mengangkat karyawan PT Garda Utama Nasional (GUN) menjadi pegawai
Pertamina. Sebab, jika tuntutan AMT dipenuhi, maka semua karyawan yang menjadi
mitra Pertamina akan bisa menuntut hal yang sama.
"Hubungan kerja mereka bukan dengan Pertamina tetapi PT GUN dan perusahaan ini
bukan anak perusahaan Pertamina. Kerjasama PT GUN dengan Pertamina merupakan
kerjasama business to business," ucapnya.
Ridwan mengakui, bahwa untuk mengelola minyak bumi dan gas, BUMN migas itu
membutuhkan jasa pengangkutan dari dan ke tempat produksi hingga pemasaran.
Namun itu tidak dilakukan sendiri oleh Pertamina, tetapi oleh perusahaan lain yang
bisa jadi bukan anak perusahaan Pertamina. "Pelibatan perusahaan-perusahaan
tersebut bertujuan untuk efesiensi agar Pertamina bisa fokus pada bidangnya. Karena
tidak mungkin, itu dilakukan semua oleh Pertamina," tegasnya.
Page 36 of 136.
