Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019
P. 36
Title TUNTUTAN AMT KE PERTAMINA BERPOTENSI BEBANI NEGARA
Media Name id.beritasatu.com
Pub. Date 03 Februari 2019
https://id.beritasatu.com/home/tuntutan-amt-ke-pertamina-berpotensi-be bani-
Page/URL
negara/185087
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Tuntutan mantan Awak Mobil Tangki (AMT) yang dipekerjakan berdasarkan kontrak
oleh perusahaan mitra PT Pertamina (Persero) agar dijadikan karyawan tetap, dinilai
akan membebani negara.
"Para AMT itu bukan karyawan yang berkontrak kerja langsung dengan Pertamina
sebagai BUMN, tetapi adalah karyawan perusahaan lain yang bekerjasama dengan
Pertamina untuk tenaga sopir tangki,"ujar pengamat ekonomi Deviyan Cori di Jakarta.
Menurut dia, apabila sampai terjadi Presiden memenuhi tuntutan mantan AMT
kontrakan Pertamina yang jumlahnya tidak signifikan itu, maka akan jadi preseden
buruk bagi terbukanya peluang tuntutan yang sama oleh karyawan tidak tetap
lainnya, yang mungkin jumlahnya lebih besar dan tentu akan merugikan keuangan
BUMN dan Negara.
Jadi, lanjut dia, jika ingin menuntut menjadi karyawan tetap, maka lebih tepat
diajukan ke perusahaan yang dahulu merekrut mereka untuk dipekerjakan sebagai
sopir tangki.
"Tuntutan mantan AMT kontrakan Pertamina yang rencananya akan diterima oleh
Presiden adalah tidak tepat sasaran dan seyogyanya urusan hak-hak pekerja ini
adalah kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Terlalu berat beban yang
dihadapkan pada Presiden, apabila permasalahan teknis manajerial ini harus
diselesaikan di istana,"tegasnya.
Dari kasus demonstrasi mantan AMT kontrakan Pertamina yang berasal dari
perusahaan rekanan ini, diharapkan adanya langkah-langkah perbaikan dalam
menata hubungan pekerja dan manajemen dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Termasuk yang berkaitan dengan tenaga kerja waktu tertentu (outsourcing) yang
merupakan kerjasama antara perusahaan penerima kontrak kerja dengan perusahaan
pemberi kerja pada perusahaan lain (rekanan).
"Pertamina secara umum sudah tak ada kaitannya lagi dan tak sesuai Undang-Undang
dan peraturan ketenagakerjaan lainnya jika memenuhi tuntutan mantan AMT
ini,"tegas Deviyan.
Page 35 of 136.
