Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019

Title SP SOAL GAJI TELAT BAYAR PT POS INDONESIA: MISS MANAGEMENT
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 03 Februari 2019
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190203155551-92-366114/sp-soal- gaji-telat-
Page/URL
bayar-pt-pos-indonesia-miss-management
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) mensinyalir salah urus di jajaran direksi dan
komisaris jadi salah satu dalih PT Pos Indonesia (Persero) terlambat membayarkan gaji
karyawannya. Gaji karyawan perusahaan BUMN tersebut seharusnya dibayar 1 Februari,
namun karena permasalahan internal gaji baru akan dibayarkan besok, Senin 1 Februari 2019.

Sekretaris Jenderal Aspek Sabda Pranawa Djati mengatakan keterlambatan pembayaran gaji
akibat miss management (salah urus) dalam waktu lama. "Miss management, sehingga tidak
mampu membaca kondisi perusahaan yang riil, tantangan bisnis dan tidak tanggap terhadap
perubahan zaman," ujarnya kepada CNNIndonesia.com , Minggu (3/1).

Lebih lanjut ia mengaku pernah mendapatkan laporan Pos Indonesia mengganti jajaran
direksi dan komisarisnya ketika sedang merugi. Selain itu, upah pekerja juga tidak naik.
Bahkan, tidak diberikan, seperti yang terjadi saat ini.

Ia menyatakan masih banyak pekerja dengan sistem outsourcing (alih daya) yang tak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Namun, hal itu belum dibenahi hingga kini. Menurut
dia, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri perlu turun tangan menyelesaikan permasalahan
ini.

Karenanya, Sabda menyatakan Aspek mendukung penuh tuntutan Serikat Pekerja Pos
Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) yang meminta pergantian direksi dan komisaris
perusahaan. Hal itu dinilai dapat menghentikan kesalahan yang selama ini terjadi dan
berujung pada keterlambatan pembayaran gaji.

"Kami mendukung tuntutan SPPI KB, pergantian komisaris. Itu tuntutan wajar, tidak bisa
kemudian dibebankan kepada pekerja kesalahan miss management. Itu kan kesalahan di
tingkat pimpinan," terang dia.

Tak cuma perhatian Menteri Ketenagakerjaan, Sabda bilang hal ini juga harus menjadi
perhatian Menteri BUMN Rini Soemarno. Pergantian ditegaskan harus melalui uji kelayakan
dan kepatutan bukan karena nepotisme yang diyakini selalu terjadi di tubuh BUMN.

"Biasanya BUMN kan ada titipan politik atau bawaan siapa. Itu kami harapkan harus orang
yg paham dan mau membenahi benar-benar," imbuhnya.

Pergantian direksi dan komisaris, ia melanjutkan tak serta merta menyelesaikan
permasalahan di PT Pos Indonesia. Oleh sebab itu, audit bahkan investigasi keuangan juga
diperlukan guna mengetahui pasti dasar permasalahan keuangan Pos Indonesia.

Page 32 of 136.