Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019
P. 57
Kedua, direksi Pos Indonesia melanggar ketentuan PP Nomor 08 Tahun 1981 tentang
perlindungan upah.
"Direksi PT Pos Indonesia (Persero) telah melanggar Hukum dan Hak Asasi Manusia,"
sebutnya di poin ketiga.
Keempat, serikat pekerja memberi klarifikasi terkait aksi damai yang digelar pada 28
Januari 2019. Pada tanggal 23 Januari digelar pertemuan LKS Bipartit Korporat di
mana salah satu yang dibicarakan adalah aksi damai tanggal 28 Januari 2019.
"Pada pertemuan tersebut Tim SPPI menyampaikan bahwa aksi damai tersebut dapat
dibatalkan apabila ada pertemuan BOD dengan Ketum SPPI dan para ketua DPW SPPI
sebelum tanggal 28 Januari 2019 Tim perusahaan merespon dengan pernyataan akan
meneruskan hal tersebut ke BOD. Tinggal tanggal 28 Januari 2019, tidak ada upaya
dari perusahaan untuk melakukan pertemuan dimaksud," paparnya.
Kelima, penundaan pembayaran gaji sampai waktu yang belum ditentukan karena
demo merupakan bentuk kegagalan mengelola perusahaan.
Di poin keenam, SPPI kemudian mendesak agar direksi Pos Indonesia segera
membayarkan gajinya, meminta Presiden dan Menteri BUMN turun tangan
memperbaiki pengelolaan perusahaan, dan mengimbau seluruh anggota SPPI untuk
tetap melaksanakan pekerjaan dan ikut menyelamatkan perusahaan.
3. Pak Bos Setop Bekerja Jika Tak Terima Gaji Sampai 16 Februari
Para pekerja pun mengancam akan mogok kerja jika Pos Indonesia tak membayarkan
upah paling telat 16 Februari 2019. Rhajaya Santosa dalam keterangannya memberi
sejumlah tuntutan kepada perusahaan terkait penundaan pembayaran gaji. Tuntutan
tersebut dituangkan dalam lima poin penting.
Page 56 of 136.
