Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019
P. 58
Pertama, jajaran Direksi Pos Indonesia diwajibkan mengembalikan uang gajinya Bulan
Februari 2019 dan Tantiem tahun 2017 (dan mungkin tahun 2018 juga), serta
mengembalikan uang kenaikan tunjangan representasi para pejabat SPV/VP/setingkat
yang telah dinaikkan selama periode 2017-2018.
Kedua, anggota SPPI akan tetap masuk bekerja ke kantor dan atau tempat kerja
masing-masing tetapi sebagiannya tidak akan melakukan pekerjaannya jika sampai
dengan paling lambat tanggal 6 Februari 2019 gaji karyawan belum dibayarkan.
"Tiga, seluruh anggota SPPI akan tetap masuk bekerja ke kantor dan atau tempat
kerja masing-masing, tetapi tidak akan melakukan pekerjaannya dan atau seluruh
pekerjaannya secara total jika sampai dengan paling lambat 16 Februari 201 gaji
karyawan belum dibayarkan dan jajaran Direksi tidak mengundurkan diri dari
jabatannya," kata Rhajaya dalam keterangannya.
Keempat, seluruh anggota SPPI akan melakukan Aksi Damai Nasional SPPI di Jakarta
pada 18 Februari 2019 sekaligus mengadukan/melaporkan Direksi PT Pos Indonesia
kepada Presiden RI, Ombusdman RI, KOMNAS HAM RI, KPK RI dan DPR RI jika
sampai dengan paling lambat 16 Februari 2019 gaji karyawan belum dibayarkan dan
jajaran Direksi tidak mengundurkan diri dari jabatannya.
"Lima, Seluruh anggota SPPI akan kembali bekerja meningkatkan produktivitas dan
kinerja dalam menjaga dan memajukan BUMN PT Pos Indonesia (Persero) sebagai
Asset Negara dan Pelayan Publik jika pembayaran gaji dilaksanakan dan jajaran
Direksi PT Pos Indonesia telah diganti," tuturnya.
Page 57 of 136.
