Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019
P. 83
sesaat, tetapi jadikan sebagai gerakan sosial untuk membantu para saudara kita
memperbaiki ekonominya dengan mengedapkan perlindungan," tegas Sharief.
Sharief menjelaskan, pasca terbitnya Permenaker RI nomor 260 tahun 2015 Tentang
Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di
Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.
Banyak oknum swasta yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penempatan
secara un-prosudural.
Karena itu, adalah sangat tepat sekali Pemerintah menerbitkan Kepmenaker 291/
2018 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal guna
menghentikan penempatan TKI Ilegal.
Perkembangan lain, Saudi Arabia pada tahun 2013 telah menerbitkan UU
Perlindungan Pekerja Migran melalui Dewan Menteri Saudi Arabia. Ini merupakan
langkah maju untuk melindungi Tenaga Kerja Asing.
Sharief menyilahkan anggota DPR datang dan tanya ke Kementerian terkait di Saudi
dan jangan hanya datang cuman pelesiran dan umroh saja serta rapat rapat yang
tidak jelas.
Dia menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan Pemerintah merealisasikan UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sharief pun menilai, sistim Satu Kanal tersebut sebagai upaya Pemerintah
melaksanakan amanat UU Nomor 18 tahun 2017.
Disisi lain, dia menganalisasi soal perlindungan dan penempatan PMI ke Timur tengah
tidak bisa hanya dengan teori, tapi juga perlu melibatkan pihak pihak yang memahami
sikon dilapangan.
Sebelumnya, Yusri Albima, pendiri sekaligus Deklarator Paguyuban Pekerja Migran
Indonesia (P2MI) Sudan mengungkap, dugaan sejumlah pemberitaan yang muncul di
media tentang adanya praktek monopoli oleh Asosiasi atau P3MI tertentu ternyata
tidak benar.
"Setelah saya baca detil hal. 12-14 Kepmen 291 Tahun 2018, BAB III di situ terlihat
pemerintah mengatur dengan detil persyaratan bagi P3MI yang bisa mengikuti
program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)," katanya.
Page 82 of 136.
