Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020

pengurusan dokumen.

"Forum tiga pihak [tripartite plus] yaitu pemerintah pusat maupun daerah, dunia
bisnis, dan organisasi masyarakat sipil, serta serikat pekerja menjadi sangat penting.
Utamanya terkait dengan pengawasan dan perlindungan bagi PMI," tegasnya.

Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Wagiran menekankan
bahwa penyusunan regulasi dan perbaikan tata kelola layanan PMI dilakukan secara
terpadu bagi seluruh PMI tanpa membedakan gender.

"Penelitian atau riset yang dilakukan organisasi masyarakat sipil agar disampaikan
kepada pemerintah untuk dipelajari dan bisa memperkaya upaya kita melindungi
PMI secara lebih maksimal," ucap Wagiran.

Kemenko PMK dalam hal ini terus mendorong K/L agar dapat mengimplementasikan
kebijakan pencegahan, penanganan dan pemberantasan human trafficking sesuai
Perpres 9/2015 dan Perpres 69/2008. Antara lain yaitu dengan melakukan rapat
koordinasi melibatkan anggota GT PP-TPPO pusat dan daerah.

"Selain itu juga berkoordinasi dengan BUMN, pihak swasta, termasuk masyarakat,"
imbuhnya.

Kemenko PMK juga melakukan upaya pemberantasan TPPO melalui penguatan
regulasi PPTPPO yang meliputi revisi Perpres 69/2008, penyusunan RAN PTPPO
2020-2024, revisi Perkaha GT PP-TPPO Pusat, dan mendorong daerah membuat
Rencana Aksi Daerah (RAD) PTPPO.

Upaya pemberantasan TPPO lainnya adalah peningkatan pemahaman terhadap
Aparat Penegak Hukum (APH) agar konsisten menerapkan UU TPPO dalam
penangananan kasus serta mendorong K/L agar dapat membangun database yang
terpadu.

Adapun gugus tugas TPPO diketuai oleh Menko PMK, dengan Menteri PPPA sebagai
ketua harian dan sekretariat di bawah koordinasi KemenPPPA, dan beranggotakan
19 K/L yang telah terbagi tugas sesuai keanggotaannya.

Sementara itu, Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran Savitri berharap peraturan
pelaksana/turunan UU 18/2017 yang sedang disusun pemerintah terkait
Pelindungan PMI dapat lebih bersifat responsif gender.

Page 50 of 126.