Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 89
Apabila dampak itu yang terjadi, maka RUU Cipta Kerja menjadi RUU terburuk sejak
era reformasi," katanya.
Semakin menggerus hak buruh
Usman sependapat bahwa substansi RUU Cipta Kerja semakin menggerus hak-hak
buruh. Sebab, dalam draf RUU banyak menghapus dan mengubah pasal dalam UU
13/2003 yang berpotensi melanggar HAM. Terutama, hak atas upah minimum yang
adil, batasan jam kerja, waktu istirahat, libur, hak konsultasi tripartit.
Dia menilai RUU Cipta Kerja yang menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK)
dengan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Gubernur berpotensi
menimbulkan situasi upah minimum tak memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) bagi buruh. Padahal, setiap wilayah di provinsi memiliki tingkat harga
kebutuhan dan daya beli masyarakat yang berbeda-beda
"RUU Cipta Kerja melanggar Pasal 7 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya, khususnya tentang hak buruh untuk mendapat upah minimum
yang mendukung standar kehidupan yang layak," ujarnya mengingatkan.
Selain itu, RUU ini disinyalir menghapus sejumlah cuti tertentu yang mewajibkan
pengusaha tetap membayar upah pekerjanya. Seperti cuti bagi pekerja laki-laki
yang istrinya melahirkan atau keguguran; cuti pekerja yang menikahkan
keluarganya; mengkhitankan atau membaptiskan anaknya; cuti haid. Kemudian cuti
bagi pekerja yang menjalankan kewajiban atau ibadah agamanya; cuti untuk
melaksanakan tugas serikat buruh hingga cuti melaksanakan tugas pendidikan dari
perusahaan.
Dia menilai RUU Cipta Kerja yang mengubah banyak UU melalui cara yang
bertentangan dengan hukum internasional, khususnya terkait hak pekerja melalui
kondisi yang adil dan menyenangkan di tempat bekerja sebagaimana dijamin oleh
Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
"Pemerintah bisa gagal memenuhi kewajibannya dan mencegah pelanggaran hak
pekerja untuk mendapatkan cuti berbayar, sesuai prinsip-prinsip PBB mengenai
bisnis dan HAM," katanya.
Page 88 of 126.
