Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 88
Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan,
"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk
kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran
apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam
bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya."
Pasal 25 mewajibkan negara membuka partisipasi publik, menjamin hak masing-
masing warga negara ikut serta dalam pengambilan keputusan atas suatu aturan,
langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Hukum pun mengatur masukan
masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
Dalam mekanisme pembuatan dan pembahasan RUU di DPR, dikenal dengan rapat
umum dengar pendapat umum (RDPU). Kemudian, adanya kunjungan kerja,
sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan diskusi. Mekanisme tersebut dibuat
agar dapat memastikan partisipasi masyarakat.
"Publik juga berhak untuk terlibat dalam proses legislasi sejak awal. Kecacatan
dalam proses formil penyusunan UU dapat dijadikan dasar untuk mengajukan
peninjauan kembali (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi begitu UU tersebut
diberlakukan," katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu
menilai substansi RUU Cipta Kerja "menabrak" banyak UU. Selain UU
Ketenagakerjaan, UU PPLH, UU Pers, juga menabrak UU sektor kelautan, perikanan,
tata ruang bangunan gedung, pangan, kehutanan, hingga kearifan lokal.
ICJR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil tolak RUU Cipta Kerja
menganggap RUU Cipta sektor ketenagakerjaan memunculkan perbudakan baru.
Pasalnya, kelas pekerja rentan dieksploitasi secara masif. Dan, berpotensi besar
kehilangan jaminan hak serta perlindungan dalam pekerjaannya.
Di bidang lingkungan hidup, penghapusan pasal pengakuan kearifan lokal untuk
melakukan pembakaran lahan seluas 2 hektar dihapus. Hal itu berpotensi menjerat
masyarakat adat dan peladang tradisional. Sebaliknya, korporasi bakal sulit dijerat
pidana dengan dalih penegakan hukum pidana bersifat ultimum remedium (harus
didahului dengan sanksi administrative terlebih dulu, red).
Menurutnya, permasalahan lain tentang pengabaian aspek lingkungan hidup,
termasuk pada hak-hak masyarakat adat. Dampaknya, bakal berpotensi merusaknya
lingkungan, runtuhnya keadaban hukum, dan kriminalisasi yang semakin banyak
terhadap peladang tradisional.
"Hancurnya lingkungan, rusaknya hukum, dan justifikasi perampasan hak-hak
masyarakat akan membawa Indonesia dalam ketimpangan yang semakin dalam.
Page 87 of 126.
