Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 87
Title RUU CIPTA KERJA TIGA SEKTOR INI POTENSIAL LANGGAR HAM
Media Name hukumonline.com
Pub. Date 05 Maret 2020
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e60c7d14ae17/ruu-cipta-kerj a-tiga-sektor-
Page/URL
ini-potensial-langgar-ham
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja terus menjadi
sorotan publik. RUU yang disusun menggunakan metode omnibus law itu dinilai
berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), khususnya hak informasi dalam
penyusunan pasal-pasal sektor ketenagakerjaan, lingkungan, dan media.
"RUU Cipta Kerja sebagai 'RUU Sapu Jagat' yang disusun pemerintah berpotensi
menggerus hak-hak asasi manusia di sektor buruh, lingkungan dan media," ujar
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di Jakarta, Rabu
(5/3/2020).
Usman mengatakan pemerintah mengklaim penyusunan draf RUU Cipta Kerja telah
melibatkan belasan serikat buruh sebagai Tim Koordinasi Pembahasan dan
Konsultasi Publik substansi bidang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Namun,
nyatanya organisasi-organisasi tersebut, termasuk organisasi jurnalis dan media,
tidak dilibatkan.
Dia menilai proses penyusunan draf RUU tanpa adanya keterbukaan ke publik justru
menggerus hak publik terhadap informasi. Baginya, meniadakan partisipasi
masyarakat justru berdampak langsung terhadap kalangan buruh, pegiat
lingkungan, dan media. Menurutnya, penyusunan draf RUU Cipta Kerja ini hanya
mengedepankan aspirasi petinggi negara dan pengusaha.
"Tidak heran banyak penolakan yang keras dari masyarakat sipil," bebernya.
RUU usul inisiatif pemerintah ini, kata dia, salah satunya memuat 79 UU dengan
1.203 pasal yang terdampak. Diantaranya, UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan; UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU PPLH); dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. "Nyatanya,
tak melibatkan banyak pihak (terdampak, red) dalam perumusannya," kata dia.
Menurutnya, ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi terhadap RUU
Cipta Kerja menunjukan betapa inkonsistensi pemerintah dalam menjamin proses
legislasi sesuai hukum internasional. Hukum positif pun melindungi hak publik untuk
turut serta dalam urusan pemerintahan.
Page 86 of 126.
