Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 19
Title MANTAN HAKIM MK RAGUKAN ALASAN SALAH KETIK PASAL 170 RUU CIPTA KERJA
Media Name kompas.com
Pub. Date 04 Maret 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/05451901/mantan-hakim-mk-r agukan-
Page/URL
alasan-salah-ketik-pasal-170-ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA, - Guru Besar Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Maria Farida Indrati, meragukan alasan salah pengetikan dalam Pasal
170 omnibus law RUU Cipta Kerja .
Pasal 170 menyatakan, pemerintah dapat mengubah sebuah undang-undang
melalui Peraturan Pemerintah (PP).
"Kalau salah ketik (pasal 170) masa dua ayat sih , gitu kan," kata Maria dalam
sebuah diskusi di FMIPA Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa
(3/3/2020).
Adapun Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Kerja berbunyi: " Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis
cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-
Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-
Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah
dalam Undang-Undang ini ." Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa
perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah,
pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dari sisi substansi, Maria menilai, Pasal 170 sangat keliru. Ia menegaskan bahwa
undang-undang tidak bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Pasal 170, kata dia, meniadakan peran DPR dalam membuat perundang-undangan.
Ia pun mendorong pasal tersebut dicabut dalam RUU sapu jagat tersebut.
"Itu termasuk pasal yang keliru, menurut saya terlalu tidak menganggap siapa sih
yang membuat UU?, UU itu harus dibentuk oleh dua lembaga yaitu DPR dan
pemerintah," ujar Maria.
Maria berpandangan, pemerintah terkesan menutup-nutupi dalam merumuskan RUU
tersebut, sehingga wajar menuai protes dari serikat pekerja setelah diserahkan ke
DPR.
Page 18 of 112.
