Page 22 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020

Singkatnya, dengan terobosan kreatif semacam itu juga untuk berbagai bidang
lainnya, Jokowi pada dasarnya ingin mendorong agar sistem ekonomi Indonesia
lebih mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta menjadi lebih kompetitif
dan terbuka.

Bagi saya, itulah faktor terpenting. Tentu saja, sebagai sebuah terobosan baru, UU
sapu jangat bukan sebuah produk sempurna. Di dalamnya tercantum juga berbagai
hal yang tidak terkait langsung dengan ide keterbukaan, fleksibilitas, dan kehendak
untuk membuat sistem ekonomi yang lebih kompetitif.

Hal itu dapat kita temui, misalnya, dalam aturan soal institusi pers serta soal posisi
presiden terhadap perubahan undang-undang (Pasal 87 dan Pasal 170, RUU Cipta
Kerja). Namun, semua ini, lewat perdebatan di parlemen atau forum lainnya pasti
bisa dikaji atau dihilangkan tanpa mengubah konsepsi dasar yang menopang inisiatif
baru Jokowi.

Pada prinsipnya, saya setuju dengan saran Budiman Tanuredjo dalam tulisannya di
Harian Kompas, beberapa saat lalu: 'Seharusnya (terobosan Jokowi) fokus saja soal
kemudahan investasi dan debirokratisasi perizinan' (Menyisir Pasal Keblinger, 29/2).
Fokus dan penajaman prioritas: barangkali inilah yang paling perlu dilakukan
sekarang.

Jadi singkatnya, dengan segala kelemahannya yang masih bisa diperbaiki, terobosan
baru ini ialah tawaran reformasi ekonomi yang layak diperjuangkan, it is something
worth fighting for.

Selain itu, satu hal penting juga perlu mendapat catatan tersendiri. UU sapu jagat
ini, kalau nanti akhirnya diundangkan parlemen, ialah konsep reformasi ekonomi
pertama dalam skala besar yang dilahirkan pemerintahan demokrasi di negeri kita.

Sebelum ini, reformasi ekonomi Indonesia selalu lahir dalam suasana keterpaksaan.
Pada akhir dekade 1990-an, setelah krisis moneter, ia dilakukan di bawah tekanan
IMF dan Bank Dunia. Sebelum itu, pada dekade 1980-an, reformasi lewat kebijakan
deregulasi diterapkan dalam sistem yang sepenuhnya otoriter. Semua ini memang
menghasilkan perubahan fundamental dan umumnya positif, tetapi metode
pencapaiannya jauh dari cara-cara yang demokratis.

Karena itulah, pertaruhan UU sapu jagat tidak berkaitan hanya dengan masalah-
masalah ekonomi atau pertumbuhan investasi di masa depan, walaupun hal ini
memang sangat penting. Pertaruhannya lebih jauh dari itu, yaitu menyangkut
kemungkinan dan kemampuan sistem demokrasi Indonesia dalam membawa
perubahan positif yang nyata serta berdampak besar.

Bisa dibayangkan, apa jadinya jika parlemen menggagalkan atau memangkas UU
sapu jagat ini sehingga konsep dasarnya sebagai sebuah terobosan baru menjadi
sangat kabur? Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya mungkin akan

Page 21 of 112.