Page 20 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 20
"Syarat membuat UU itu harus ada asas keterbukaannya, tapi sekarang terkesan
ditutup-tutupi sehingga ketika keluar RUU ini menuai protes kan," ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini menilai proses harmonisasi
dalam RUU Cipta Kerja akan sulit dilakukan.
Sebab, DPR dan pemerintah akan mengharmonisasikan 79 UU, 15 bab, dan 174
pasal.
"Kita membuat harmonisasi dua UU saja sulit, misalnya di UU tentang Pembentukan
Perundang-undangan di sana dikatakan di pusat ada Prolegnas, di daerah ada
Prolegda, tapi UU tentang Pemerintah Daerah, enggak ada kata Prolegda, adanya
Propemperda, nah ini dua UU saja sulit apalagi sejumlah UU," tutur Maria.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut
di dalam draf itu disebabkan salah ketik.
"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu
keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada
(aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa
Barat, Senin (17/2/2020).
Page 19 of 112.
