Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 115
} "Kalau yang dianggap bermasalah itu soal beda pendapat, soal aspirasi," kata
Mahfud.
Mahfud yakin tak banyak hal yang salah yang ada di RUU tersebut. Misalnya,
persoalan salah ketik pun hanya ada di Pasal 170 saja.
" Ndak ada banyak.
Cuman satu. Kalau yang salah ketik itu hanya satu kan," kata dia.
Menurut dia, semua hal yang berkaitan dengan RUU ini memang masih bisa
diperbaiki. RUU ini belum final dan tak akan langsung bisa diterapkan hingga
pembahasan selesai dan palu diketok di meja dewan.
"Jadi silakan masyarakat yang melihat ada perlu perbaikan, baik karena tidak
sependapat maupun karena dianggap keliru sampaikan di sana, DPR punya forum
untuk memperbaiki itu," kata dia.
Sejumlah pasal yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja dianggap bermasalah dan
tak berpihak pada rakyat hingga lingkungan.
Misalnya, jerat kurungan yang tak lagi mengancam perusak lingkungan. Omnibus
Law juga dituding menghapus upah minimun buruh. Tak hanya itu, Omnibus Law
juga membuat peran pemerintah daerah terpangkas saat berhadapan dengan izin
perusahaan.
Beberapa waktu lalu, Ahli Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera,
Bivitri Susanti tak menampik Omnibus Law berpotensi menciptakan sejumlah ekses
negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia. Salah satunya, kata dia,
RUU 'Cilaka' berpotensi menciptakan kroni-kroni baru di pemerintahan Jokowi
seperti yang terjadi pada era presiden ke-2 RI Soeharto.
"Ini yang menjadi kekhawatiran, jangan-jangan nanti akan terbentuk itu kroni-kroni
seperti zaman Soeharto," kata Bivitri di Jakarta, Kamis (30/1).
(tst/ain).
Page 114 of 124.
