Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 113
"Niat UU ini sudah tidak baik, jadi singkatannya juga pasti tetap tidak baik. Kita
(kaum buruh) akan melawan UU penyakit itu. Menolak Omnibus Law harga mati,"
kata Ketua KSPI- FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo, dalam keterangan resminya,
Selasa (18/2).
Willy mengatakan, dalam Omnibus Law yang sedang dipaksakan pemerintah ada 3
Prinsip dan 9 alasan yang mengebiri hak kaum buruh.
Di mana, 3 prinsip tersebut adalah hilangnya kepastian pekerjaan (job security),
jaminan pendapatan (income security), dan kepastian jaminan sosial (social
security).
"Omnibus Law itu tidak ada perlindungan bagi buruh, bahkan menghilangkan
kesejahteraan yang selama ini didapat oleh buruh," ujarnya.
Tidak adanya kepastian kerja, kata Willy, tercermin dari outsourcing dan kerja
kontrak seumur hidup tanpa batas, PHK bisa dilakukan dengan mudah, dan TKA
buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia.
Selain itu, kata Willy, hilangnya upah minimum, tidak ada lagi sanksi pidana bagi
pengusaha yang membayar dibawah upah minimum, dan hilangnya pesangon.
"Jadi karena outsourcing dan kerja kontrak dibebaskan, buruh tidak lagi
mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan
kesehatan, dan yang lainnya," paparnya.
Hilangnya tiga prinsip tersebut, kata Willy, ada beberapa hal yang membuat buruh
menolak Omnibus Law, yaitu hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon,
outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup.
Selain itu, waktu kerja yang eksploitatif, TKA buruh kasar unskill worker berpotensi
bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial dengan adanya sistem
outsourcing seumur hidup dan karyawan kontrak seumur hidup, PHK dipermudah,
dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.
"Kita akan melakukan aksi mogok kerja nasional agar pemerintah terbuka hatinya
untuk membatalkan RUU Omnibus Law tersebut," pungkasnya. | SUMUTNEWS
Page 112 of 124.
