Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 116
Title OMNIBUS LAW DAPAT PENOLAKAN, INI KATA MAHFUD MD
Media Name elshinta.com
Pub. Date 18 Februari 2020
https://www.elshinta.com/news/199928/2020/02/18/omnibus-law-dapat-peno lakan-ini-
Page/URL
kata-mahfud-md
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),
Mahfud MD mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan
masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Silakan ditolak, 'kan baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan,
sekarang waktunya," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin (17/2), menanggapi adanya
penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Hal tersebut disampaikannya usai Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi
Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, di Jakarta. Mahfud mempersilakan masyarakat untuk
datang ke DPR menyampaikan masukan, terutama pada saat rapat dengar
pendapat umum (RDPU) yang akan mengundang berbagai pihak.
"Saya mau memberikan pasal sekian pasal sekian. Kalau enggak bisa, lewat saya.
Ini enggak apa-apa, kalau betul ada yang tidak disetujui, diajukan saja," ucapnya,
dikutip Antara. Yang terpenting, kata dia, semua pihak harus menyepakati secara
prinsip bahwa proses perizinan harus disederhanakan dan tidak merugikan buruh.
"Karena ini UU sebenarnya dahulu UU Cipta Lapangan Kerja, bukan undang-undang
investasi. Jadi, jangan dikaitkan dengan investor," katanya.
Mengenai banyaknya penolakan terhadap muatan Omnibus Law itu, menurut
Mahfud, justru bagus karena ada yang menanggapi.
"Semuanya terbuka. Silakan Anda beri masukan, ini bagus untuk semua karena ini
negara demokrasi," kata Mahfud menegaskan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, pada Rabu
(12/2). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pembahasan Omnibus Law
Cipta Kerja akan sesuai dengan mekanisme di DPR RI, yaitu dibahas di Baleg atau
Pansus.
"Nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR RI apakah itu
melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait," kata Puan.
Draf Omnibus Law Cipta Kerja terdiri atasi 79 UU, 15 BAB dengan 174 pasal yang
menyasar 11 klaster. (Der).
Page 115 of 124.
