Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020

Title OMNIBUS LAW, JURUS BARU TARIK INVESTASI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 09 Januari 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1491601/34/omnibus-law-jurus-baru-tar ik-investasi-
Page/URL
1578538066
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

PERIZINAN yang berbelit, tumpang tindih kewenangan, dan prosedur perubahan
undang-undang (UU) serta aturan turunan yang tidak sederhana menjadi hambatan
dalam memacu pertumbuhan investasi. Omnibus Law diyakini bisa menjadi cara
jitumengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa kerugian dari regulasi dan peraturan yang sulit telah
menjadikan pertumbuhan ekonomi terhambat. Untuk itu, upaya penyederhanaan
regulasi mulai dioptimalkan. Hal ini dilakukan agar perbaikannya mampu membuat
iklim investasi semakin meningkat.

Menyikapi kondisi ini, pemerintah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang
(RUU) kepada DPR, yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU
Omnibus Law Perpajakan. Upaya penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law
diyakini mampu memperbaiki perekonomian nasional.

RUU yang mencakup 11 klaster dan melibatkan 30 kementerian dan lembaga (K/L)
ini akan diajukan pertengahan bulan ini. Tepatnya setelah tanggal 10 Januari 2020.
Presiden Jokowi juga meminta para menteri terkait agar menyiapkan regulasi
turunannya dari RUU Omnibus Law itu karena pemerintah ingin kerja cepat.

Adapun substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yakni
penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan,
pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi.

Sementara itu Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) mencakup enam pilar, yaitu pendanaan investasi, sistem
teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha,
serta fasilitas.

Page 24 of 82.