Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020

"Untuk peningkatan investasi, kita akan mengejarnya dengan Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja; perbaikan ekosistem ketenagakerjaan; percepatan penyelesaian
dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota; serta percepatan pelaksanaan
pengadaan tanah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto.

Airlangga mengutarakan terdapat 11 klaster yang terdapat dalam RUU Cipta
Lapangan Kerja, yaitu mengenai penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan
investasi dan ketenagakerjaan. Selain itu juga kemudahan dan perlindungan UMKM,
kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan,
pengenaan sanksi, pengendaliaan lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan
kawasan ekonomi khusus (KEK).

Salah satu klaster yang masih dalam pembahasan alot adalah klaster
ketenagakerjaan yang dikatakan bakal mengatur fleksibilitas jam kerja, proses
perekrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), mempermudah perizinan tenaga
kerja asing, sistem pengupahan berbasis jam kerja, aturan mengenai pesangon,
serta hubungan antara pekerja dan UMKM.

Alotnya pembahasan klaster ketenagakerjaan ini lantaran kalangan buruh menilai
RUU omnibus law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan
menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, omnibus law merupakan cara
menghancurkan kesejahteraan pekerja.

Kalangan buruh menyatakan ada enam poin ditolak dalam RUU Omnibus Law ini.
Salah satu di antaranya yakni terkait soal hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat,
dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam.

Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka
upahnya otomatis akan di bawah upah minimum. "Memang, ada pernyataan yang
mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam seminggu akan mendapat upah
seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu menggunakan upah per jam," kata
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal .

Menyikapi hal itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan upah dan
pesangon akan menjadi beberapa poin yang akan masuk menjadi pasal yang akan
dimasukkan dalam Omnibus Law terkait dengan Cipta Lapangan Kerja. Hal itu
sekaligus merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang
memiliki konten pengaturan upah dan pesangon.

Menaker mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji beberapa pasal yang
dianggap tidak berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia, untuk
kemudian dimasukkan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai, penerapan
skema pembayaran upah per jam akan mendorong peningkatan investasi yang
sekaligus membawa dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. "Skema upah per

Page 25 of 82.