Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 28
Penggunaan konsep Omnibus Law diyakini menjawab permasalahan tumpang tindih
aturan perundang-undangandi Indonesia. Meski begitu, dibutuhkan persiapan yang
matang agar kebijakan tersebut tidak merugikan perekonomian negara.
"Ini lebih memberikan kepastian karena kita tidak harus lagi mengurus perizinan ke
kementerian masing-masing," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo
juga mengapresiasi skema omnibus law dengan mengeluarkan UU terkait insentif
perpajakan untuk mendorong perekonomian dan bisnis. Salah satu hal yang
ditunggu publik adalah penurunan tarif PPh, yang menurut rencana akan diturunkan
dari 25% menjadi 20% pada tahun 2021.
Pemerintah juga harus segera mencari sumber-sumber baru sebagai basis pajak
untuk menambal risiko hilangnya potensi pajak akibat penurunan tarif PPh Badan.
Page 27 of 82.
