Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 27
jam dalam omnibus law itu akan menggenjot investasi dan menumbuhkan lapangan
kerja baru," ujarnya.
Menurut Menperin, sistem upah yang dihitung per jam bukanlah hal yang baru
dalam dunia tenaga kerja. Sebab, sejumlah negara sudah menggunakan skema
tersebut.
Dilansir dari situs World Population Review, ada sepuluh negara memberikan upah
per jam dengan nilai besar. Kesepuluh negara itu yakni Luksemburg, Australia,
Prancis, Selandia Baru, Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Irlandia, dan Kanada.
Agus menegaskan, untuk sektor industri, akan tetap mengikuti pola gaji minimum
bulanan. Namun sektor penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan
dapat memanfaatkan penerapan upah per jam.
"Jadi, penerapan gaji per jam ini untuk pekerja jasa dan pekerja paruh waktu.
Misalnya konsultan. Skema pengupahan per jam sebenarnya sudah lumrah
dilakukan di negara-negara maju," ungkapnya.
Dia menuturkan, pembayaran per jam ini akan membuka kesempatan bagi
perusahaan dalam memberikan fleksibilitas untuk menerapkan pengupahannya.
"Sebenarnya ini adalah opsi perusahaan maupun pekerja dalam menentukan cara
kerja yang paling tepat untuk mereka," ujarnya.
Saat ini, dengan skema gaji tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang
berbeda tetap mendapatkan gaji yang sama. Sementara upah per jam, upah yang
diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya. Oleh karena itu, skema ini diharapkan
bisa meningkatkan produktivitas pekerja.
Presiden Joko Widodo meminta agar dratf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
dapat segera selesai pekan ini. Menanggapi permintaan presiden, Menaker
menuturkan untuk bidang ketenagakerjaan draf tersebut masih dibahas dan akan
dirapatkan di tingkat Kementerian Koordinator.
Menurut Menaker, rancangan omnibus law terkait bidang ketenagakerjaan akan
difokuskan pada lima isu antara lain, mengenai upah minimum, pesangon bagi
pegawai, dan jam kerja. Adapun pembahasannya sudah pada proses
pembicaraannya teknis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Diharapkan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangangan Kerja rampung pekan ini.
Kebijakan Omnibus Law menjadi angin segar bagi iklim investasi Indonesia.
Kalangan pengusaha menyambut baik kebijakan tersebut bisa mendorong terjadinya
investasi industri yang lebih tinggi.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani
optimistis jika Omnibus Law diterapkan akan memberikan kemudahan berinvestasi
terutama dalam perizinan yang selama ini selalu dikeluhkan investor.
Page 26 of 82.
