Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 42
pemerintah daerah secara bertahap," kata Menaker Ida didampingi Dirjen Binalattas
Bambang Satrio Lelono.
Menurut Menaker Ida, dengan pengambilalihan pengelolaan ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja BLK-BLK dan memberikan manfaat yang maksimal untuk
mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja
di daerah-daerah.
"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan
BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK
melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku," kata Menteri Ida.
Menteri Ida mengungkapkan banyak balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan
Teknis Daerah) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan
menyeluruh. Beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan
pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta
manajemen pengelolaan BLK itu sendiri.
"Bila kami lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan
dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang mnyerahkan ke pusat
ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari
kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari
kementerian," kata Menaker Ida.
Menteri Ida mengakui anggaran dari Pemda tidak diprioritaskan untuk
pengembangan BLK sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada
anggaran kementerian. Alhasil, untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga
kerja, ada beberapa BLK yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat. "Kalau
pengelolaan BLK itu diserahkan dari Pemda ke Pusat, itu merupakan hak Pemda.
Walau bagaimanapun pusat harus siap menampung dan mengambil alih BLK dan
pengelolaannya, " Menteri Ida.
Hal senada dikatakan Bambang Satrio Lelono. Menurutnya Kemnaker siap menerima
BLK Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud membantu
program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan
menempatkan BLK Pemerintah Pusat di Pemprov Riau.
Namun lanjut Bambang Satrio, sesuai regulasi yang ada, penyerahan BLK tersebut
harus diserahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selanjutnya
DPOD melakukan kajian sebelum diserahkan tiga BLK tersebut ke Pusat. Termasuk
membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung ke tiga BLK yang barada di
negeri Bumi Lancang Kuning tersebut. "Peninjauan dilakukan untuk melihat
peralatan dan aset lainnya termasuk pegawai BLK, " katanya.
Data Kemnaker mengungkapkan BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh
Indonesia berjumlah 305 unit yang terdiri dari BLK milik Kemnaker serta BLK milik
pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Page 41 of 82.
