Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020

Migran ASEAN atau ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights
of Migrant Workers yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina, pada 2017 lalu.

Poin penting lainnya yang juga perlu diintegrasikan ke dalam UU PPMI, masih
menurut dia, adalah mengenai hak-hak pekerja migran. Hak pekerja migran yang
diatur dalam ASEAN Consensus adalah mengenai hak wajib memegang paspor, hak
mendapatkan perlakukan dan penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk
berkomunikasi dan bergerak bebas, hak untuk berpartisipasi pada asosiasi maupun
serikat pekerja di negara penerima, hak untuk mengajukan kasus apabila terjadi
pelanggaran kontrak kerja serta hak untuk menerima kunjungan dari keluarga.

Pemerintah juga dinilai telah memiliki komitmen internasional dalam Global
Compact for Migration yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada akhir
tahun 2018 silam.

"Masih diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis untuk dapat mengawal
praktik di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut proses pendataan Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI, sistem pengiriman, pengawasan dan
juga perlindungan pekerja migran di negara tujuan. Dengan adanya pembenahan
regulasi, diharapkan para CPMI maupun PMI yang akan bekerja di luar negeri akan
menempuh tahapan yang legal," katanya.

Pingkan berpendapat bahwa pendataan prakeberangkatan, perlindungan dan
penempatan pekerja migran juga seharusnya diperkuat sebagai bentuk pencegahan
terhadap adanya potensi kekerasan yang terjadi pada mereka.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa saat ini masih terjadi perbedaan jumlah data dari
satu kementerian dengan yang lain sehingga upaya perlindungan belum dapat
dilakukan dengan maksimal.

"Prosedur pra-keberangkatan yang jelas dan efisien juga membantu pekerja migran
untuk terhindar dari upaya keberangkatan yang ilegal," kata Pingkan.

Menurut dia, bila mereka bekerja dengan cara legal dan terlindungi, maka potensi
remitansi yang masuk pun dapat bertambah. Jumlah remitansi yang dihasilkan para
pekerja migran pada 2018 lalu mencapai Rp128 triliun, dan jumlah ini mengalami
peningkatan dari 2017 yang sebesar Rp108 triliun.

Sedangkan untuk tahun 2019, lanjutnya, diperkirakan akan ada peningkatan
pendapatan remitansi yang diharapkan membawa dampak positif pada perlindungan
ekonomi para pekerja migran dan keluarganya.

Pewarta: M Razi Rahman Editor: Ahmad Wijaya COPYRIGHT (c)2020 .

Page 45 of 82.