Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 43

Title          KEMENAKER SIAP KELOLA BLK TERBENGKALAI MILIK PEMDA
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      09 Januari 2020
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20200109/12/1188565/kemenaker-siap-kel ola-blk-
               Page/URL
                              terbengkalai-milik-pemda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive


















                                                            .

               JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan siap mengambilalih
               pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah di tingkat
               provinsi, dan kabupaten/kota yang kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi
               secara optimal.

                "Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda yang tidak produktif
               menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah
               kendali Pemda," ujar Menaker Ida Fauziyah saat menerima Gubernur Riau
               Syamsuar, Plt. Disnaker Riau Jonly dan Sesdisnaker Riau Zulkifli di Kemnaker,
               Jakarta, Kamis (9/1/2020).

                Adapun tiga BLK milik Pemprov Riau yang ingin diserahkan pengelolaannya kepada
               Kemenaker yakni BLK kota Pekanbaru, BLK kota Dumai dan BLK kabupaten Rokan
               Hulu. Penyerahan itu antara lain disebabkan minimnya anggaran BLK di tiga
               kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan BLK.


                "Kemenaker memandang perlu adanya BLK Pusat minimal satu provinsi di setiap
               provinsi sebagai pembina. Kami akan bantu meningkatkan kualitas BLK milik
               pemerintah daerah secara bertahap," ujar Ida yang didampingi Dirjen Binalattas
               Bambang Satrio Lelono.

                Menurutnya, pengambilalihan pengelolaan tersebut diharapkan akan meningkatkan
               kinerja BLK-BLK sehingga memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi
               pengangguran, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah.

                "Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan
               BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK
               melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan
               perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.







                                                       Page 42 of 82.
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48