Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 44
Dia mengungkapkan banyak balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan Teknis
Daerah) milik Pemda yang perlu dibenahi, mulai dari aspek infrastruktur dan
peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum
pelatihan serta manajemen pengelolaannya.
"Bila kita lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan
dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang mnyerahkan ke pusat
ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari
kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari
kementerian," tuturnya.
Dia mengakui anggaran dari Pemda tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK
sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada anggaran kementerian.
Alhasil, untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa BLK
yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
Hal senada dikatakan Bambang Satrio Lelono. Menurutnya Kemenaker siap
menerima BLK Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud
membantu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan
menempatkan BLK Pemerintah Pusat di Pemprov Riau.
Namun lanjut Bambang Satrio, sesuai regulasi yang ada, penyerahan BLK tersebut
harus diserahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selanjutnya,
DPOD melakukan kajian dan membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung
peralatan dan aset lainnya yang ada di BLK, termasuk para pegawai.
Data Kemenaker mengungkapkan BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh
Indonesia berjumlah 305 unit yang terdiri dari BLK milik Kemenaker serta BLK milik
pemerintah daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Page 43 of 82.
