Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 51
Akhir November 2019 lalu, melansir situs resmi Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Mirah resmi menjalani periode keduanya sebagai President UNI
Apro Women's Committee tingkat Asia Pasifik hingga 2023.
Mirah terpantau hadir di lokasi unjuk rasa.
Kepada wartawan, ia menyatakan bahwa PHK-nya merupakan pemecatan sepihak
dan tak punya dasar yang kuat karena melangkahi aneka prosedur.
"Saya belum pernah diberikan SP 3. Saya juga belum pernah mendapatkan surat
PHK dari mana pun," ujar Mirah di lokasi unjuk rasa, Kamis siang.
"Kalau perusahaan menyampaikan bahwa (surat PHK) sudah dikirim ke rumah,
tanyakan siapa yang menerima, karena di rumah cuma saya dan suami berdua saja.
Mana bukti-buktinya?" tambah dia.
Sebelum dipecat, Mirah mengaku belum pernah dipertemukan dalam pertemuan
bipartit, pertemuan karyawan dengan manajemen tanpa melibatkan pihak mana
pun, termasuk kuasa hukum.
"Saya malah ditolak oleh perusahaan, saya disuruh ke pengacara dan ini adalah
pelanggaran berat," ujar dia.
Sementara itu, kuasa hukum PT JLJ, Jhon Girsang mengklaim, SP 3 sudah
dilayangkan oleh perusahaan kepada Mirah.
"SP 1,2,3 sudah diberikan kepada yang bersangkutan, bahkan diberikan kepada
atasannya langsung. Bahwa dia menolak surat itu, itu hak dia, dan sudah diketahui,
dan dikirimkan juga ke alamat rumah pribadinya," jelas Jhon kepada wartawan di
Kantor PT JLJ, Kamis siang.
"Dia sudah di-PHK atas perlakuannya sendiri. Haknya semua sudah dibayarkan oleh
perusahaan," ia menambahkan.
Di samping memprotes pemecatan Mirah Sumirat, para anggota serikat buruh juga
turun ke jalan karena menganggap PT JLJ melakukan intimidasi dan tekanan
terhadap anggota serikat buruh.
Dantaranya melalui pemindahan kerja sepihak ke perusahaan lain dan tekanan agar
ikut dalam program pensiun khusus PT JLJ.
Page 50 of 82.
