Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 53
"Ternyata Mirah Sumirat tidak bersedia melakukan medical check up, padahal biaya
sudah dibayar ke rumah sakit," ucap Jhon.
Jhon juga menyebut pemecatan Mirah tidak berhubungan dengan kegiatannya di
organisasi serikat karyawan.
Mengingat beberapa pelanggaran yang telah dilakukan Mirah, Jhon mengatakan PT
JLJ telah mengirimkan surat pemecatan kepada President UNI Apro Women's
Committee tingkat Asia Pasifik.
"Dengan terpaksa, surat PHK diterbitkan pada April 2019 dan diberikan kepada yang
bersangkutan sesuai data perusahaan," ujar dia.
Tetapi Mirah menyanggah hal tersebut. Menurutnya, surat pemecatan itu tidak
pernah sampai ke tangannya.
"Jika perusahaan menyampaikan sudah mengirim surat (PHK) ke rumah, tanyakan
siapa yang menerima. Karena di rumah saya cuma saya dan suami berdua saja, dan
tidak ada yang menerima," jelas Mirah.
Dia mengaku belum pernah menerima konseling atau pun skorsing. PT JLJ juga
disebut telah mentransfer uang sebesar Rp 116 juta kepada Mirah bulan April lalu
2019.
Dalam aksinya, Mirah juga menuntut PT JLJ agar membayarkan hak 300 karyawan
yang masih menggantung dan belum dibayarkan sejak 2015.
Selain itu, dia juga menolak adanya pemindahan karyawan secara paksa ke
perusahaan lain tanpa ada surat tugas dan batasan waktu yang jelas.
"Kalau dipindahkan ke PT (perusahaan) lain itu namanya di-PHK," kata Mirah.
Menanggapi tudingan tersebut, Jhon membantah isu pemaksaan bekerja.
Menurutnya penugasan yang dimaksud berdasarkan kebutuhan.
"Bahwa kita bekerja secara profrsional, bersedia ditempatkan di mana saja. Tetapi
dalam hal penugasan, ada penugasan berdasarkan kebutuhan, jadi isu pemaksaan
tidak benar," tuntas Jhon.
Page 52 of 82.
