Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 68
mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja
di daerah-daerah.
"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan
BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK
melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku," kata Ida.
Ida mengungkapkan, banyak balai latihan kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah
(UPTD) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh.
Beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan,
kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen
pengelolaan BLK itu sendiri.
"Bila kita lihat dari BLK yang ada di daerah selama ini, akibat faktor keterbatasan
dana mereka jadi kurang berkembang. Kalau ada daerah yang mnyerahkan ke pusat
ya kami terima. Selama ini BLK di daerah programnya kebanyakan juga dari
kementerian, meski kepemilikannya ada di mereka, tapi programnya dari
kementerian," kata Ida.
Ida mengakui anggaran dari Pemda tidak diprioritaskan untuk pengembangan BLK
sehingga BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada anggaran kementerian.
Alhasil, untuk kebutuhan percepatan kompetensi tenaga kerja, ada beberapa BLK
yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat.
"Kalau pengelolaan BLK itu diserahkan dari Pemda ke Pusat, itu merupakan hak
Pemda. Walau bagaimanapun pusat harus siap menampung dan mengambil alih
BLK dan pengelolaannya," kata Ida.
Sementara Bambang Satrio Lelono mengatakan, Kemnaker siap menerima BLK
Pekanbaru, BLK Dumai dan BLK Rokan Hulu, sebagai wujud membantu program
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan, dengan menempatkan BLK
Pemerintah Pusat di Pemprov Riau.
Namun, lanjut Bambang Satrio, sesuai regulasi yang ada, penyerahan BLK tersebut
harus diserahkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selanjutnya
DPOD melakukan kajian sebelum diserahkan tiga BLK tersebut ke Pusat.
Termasuk membentuk tim verifikasi untuk meninjau langsung ke tiga BLK yang
barada di negeri Bumi Lancang Kuning tersebut. "Peninjauan dilakukan untuk
melihat peralatan dan aset lainnya termasuk pegawai BLK, " katanya.
Data Kemnaker mengungkapkan BLK milik pemerintah yang tersebar di seluruh
Indonesia berjumlah 305 unit yang terdiri dari BLK milik Kemnaker serta BLK milik
pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Sumber: Suara Pembaruan
Page 67 of 82.
