Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020

Title KEMENAKER SIAP AMBIL ALIH BLK MANGKRAK
Media Name jawapos.com
Pub. Date 09 Januari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/09/01/2020/kemenaker-siap-ambil-alih- blk-
Page/URL
mangkrak/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah sambat soal balai latihan kerja (BLK) milik
pemerintah daerah (pemda) yang tidak berfungsi dengan optimal. Dia mengancam akan
mengambil alih pengelolaannya.

Ida menuturkan, banyak BLK Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) milik pemda tidak
produktif menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama. "Bila pemda tidak
mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan BLK, maka kita siap menampung dan
mengambilalih pengelolaan dan aset BLK melalui kesepakatan bersama," tegasnya di
Jakarta, Kamis (9/1).

Diakuinya, keterbatasan dana jadi masalah utama. Dalam penganggaran keuangannya,
pemda tidak memprioritaskan anggarannya untuk terus meningkatkan mutu BLK. Sehingga
BLK di daerah menjadi sangat tergantung pada dana dari kementerian untuk
pengelolaannya. "Akibat faktor keterbatasan dana ini, mereka jadi kurang
berkembang,"katanya.

Dalam waktu dekat, ada tiga BLK milik Pemprov Riau yang akan diserahkan pengelolaannya
kepada Kemenaker. Tiga BLK itu adalah BLK kota Pekanbaru, BLK kota Dumai dan BLK
kabupaten Rokan Hulu. Minimnya anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak
fokusnya materi pelatihan BLK menjadi alasan utama.

Pengambilalihan ini pun tak akan terlalu sulit. Mengingat selama ini BLK daerah programnya
kebanyakan dari kementerian. Hanya saja yang jadi pekerjaan rumah, proses pembenahan
secara menyeluruh. Mulai dari infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas
instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri.

Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono
menambahkan, pihaknya siap menerima ketika BLK tersebut sebagai wujud membantu
program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan. Apalagi, Kemenaker
memandang perlu adanya perwakilan BLK milik pusat di setiap provinsi. "Minimal satu di
setiap provinsi sebagai Pembina," katanya.

Namun sesuai regulasi yang ada, lanjut dia, penyerahan BLK tersebut harus melalui Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Kemudian, DPOD akan melakukan kajian sebelum
penyerahan tiga BLK tersebut ke Pusat. Termasuk membentuk tim verifikasi untuk meninjau
langsung ke tiga BLK yang barada di negeri Bumi Lancang Kuning tersebut. "Peninjauan
dilakukan untuk melihat peralatan dan aset lainnya termasuk pegawai BLK," jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini jumlah BLK milik pemerintah baik pusat maupun daerah yang
tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 305 unit. Dari jumlah tersebut, 19 diantaranya
adalah milik pusat.

Page 70 of 82.