Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 69
Title KEMNAKER SIAP KELOLA BLK MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG TERBENGKALAI
Media Name sp.beritasatu.com
Pub. Date 09 Januari 2020
https://sp.beritasatu.com/ekonomi/kemnaker-siap-kelola-blk-milik-pemer intah-daerah-
Page/URL
yang-terbengkalai/594583/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap mengambilalih dan menerima
pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah di tingkat
provinsi, maupun kabupaten/kota yang kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi
secara optimal dalam menyelenggarakan pelatihan kerja.
"Kami siap menerima pengelolaan BLK milik Pemda yang tidak produktif
menghasilkan tenaga kerja terampil karena menganggur lama selama di bawah
kendali Pemda, " ujar Menaker Ida Fauziyah saat menerima Gubernur Riau
Syamsuar dan jajarannya di Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Adapun tiga BLK milik Pemprov Riau yang ingin diserahkan pengelolaannya kepada
Kemnaker yakni BLK Kota Pekanbaru, BLK Kota Dumai dan BLK Kabupaten Rokan
Hulu. Penyerahan pengelolaan kepada Kemnaker antara lain disebabkan minimnya
anggaran BLK di tiga kabupaten/kota tersebut dan tidak fokusnya materi pelatihan
BLK.
"Kemnaker memandang perlu adanya BLK Pusat minimal satu provinsi di setiap
provinsi sebagai pembina. Kami akan bantu meningkatkan kualitas BLK milik
pemerintah daerah secara bertahap, " kata Ida didampingi Dirjen Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas, Bambang Satrio Lelono.
Menurut Ida, dengan pengambilalihan pengelolaan ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja BLK-BLK dan memberikan manfaat yang maksimal untuk
mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja
di daerah-daerah.
"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan keberadaan
BLK, maka kita siap menampung dan mengambilalih pengelolaan dan aset BLK
melalui kesepakatan bersama serta melalui prosedur yang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku," kata Ida.
Ida mengungkapkan, banyak balai latihan kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah
(UPTD) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh.
Page 68 of 82.
