Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JANUARI 2020
P. 72
Title 35 PERUSAHAAN PENUHI SYARAT PENANGGUHAN UPAH DI JABAR
Media Name republika.co.id
Pub. Date 09 Januari 2020
https://www.republika.co.id/berita/daerah/jawa-barat/20/01/09/q3u6vh36 8-35-
Page/URL
perusahaan-penuhi-syarat-penangguhan-upah-di-jabar
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Disnakertrans) Jabar, saat ini masih
melakukan verifikasi lapangan pada 113 perusahaan yang mengajukan
penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020. Menurut
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, M Ade Afriandi,
dari 113 perusahaan ada 35 perusahaaan yang kelengkapan persyaratannya
memenuhi Kepmen 321.
Sedangkan sisanya, sekitar 78 perusahaan dokumennya belum melengkapi
persyaratan administrasi. Serta, belum bisa menjelaskan secara pasti kalau
perusahaan ini tak mampu bayar.
"Jadi kami verifikasi lapangan. Hari ini, terakhir melakukan verifikasi lapangan sesuai
Kepgub UMK 2020. Dewan pengupahan provinsi sedang mempersiapkan. Jadi, ga
serta merta ditetapkan harus diverifikasi dulu," ujar Ade kepada wartawan, Kamis
(9/1).
Menurut Ade, dengan verifikasi tersebut maka akan tahu ada perusahaan yang tak
bisa membayar UMK. Karena, ada kebijakan dalam keputusan tersebut sebelum
melangkah ke persetujuan tetap harus ada pengecekan.
"Bukti fakta di lapangan harus ada. Proses admnistrasi teknis tetap ke proses yang
ada di Kemenaker 321," katanya.
Ade menjelaskan, pada 6 dan 7 Januari ini, dewan pengupahan melakukan verifikasi
administrasi. Kemudian, pada 8 dan 9 Januari dilakukan verifikasi lapangan dengan
meninjau langsung ke pabriknya, berdialog dengan buruh, melihat fakta-fakta yang
ada.
"Kalau memang perusahaan tak mampu kita ingin faktanya benar jangan sampai
pekerja dirugikan padahal ternyata perusahaan mampu. Atau sebaliknya, pilihannya
kan selain mengurangi pekerja kan perusahaan tutup," kata Ade seraya mengatakan
pada Jumat ini akan menetapkan rapat pleno hasil lapangan perusahaan yang
disetujui penangguhan UMKnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, penangguhan
tersebut memang wajar terjadi. Karena, perekonomian global saat ini sedang serat
dan itu berdampak pada pertumbuhan industri.
Page 71 of 82.
