Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 112
profil pengguna, memanfaatkan Algoritma dan membuat role agent, antara penjual
dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa. "Ini juga bisa menjadi contoh
buruknya pendataan kependudukan di negara ini," tutur Gus Aiz.
Dalam pandangannya, program yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun,
yang Rp5,6 triliun di antaranya untuk pelatihan online itu, sarat konflik kepentingan.
Gus Aiz menilai anggaran yang mencapai puluhan triliun itu berpotensi besar hanya
berputar di segelintir orang. "Masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima
program Kartu Prakerja dijadikan objek," kata cucu Pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ini.
Sikap lebih tegas disampaikan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat
NU). Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Erma Rini meminta pemerintah lebih baik
mengevaluasi program Kartu Prakerja sebelum memicu masalah di masyarakat yang
lebih besar. Ada berbagai hal yang tidak tepat diterapkan dalam mekanisme
program Kartu Prakerja di situasi sekarang. Poin kelemahan tersebut ini ada pada
tiga aspek. Pertama, pelatihan online dalam Kartu Prakerja tidak tepat diterapkan
saat ini, dan sebaiknya dihapus saja. Kedua, untuk mendaftar program sangat susah
dan sulit lolos. Ketiga, masyarakat saat ini lebih membutuhkan sembako, bukan
pelatihan.
Anggia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama pekerja informal,
saat ini dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan. "Sebaiknya program Kartu
Prakerja lebih fokus menyasar pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan lagi
konsep pelatihan," ujarnya.
Bersihkan dari Konflik Kepentingan
Keterlibatan sejumlah aplikasi startup dan unicorn milik pejabat lingkar Istana dalam
program Kartu Prakerja juga mendapatkan respons negatif dari publik. Meski CEO
Ruangguru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari
jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo, Presiden harus proaktif membersihkan
nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program ini. "Indonesia ini
kan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum
sebagai panglima. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan
menghormati hukum," kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan
kemarin.
Terlebih, Irwan menduga ada sebagian aplikasi dari 10 aplikasi yang terlibat dalam
program Prakerja itu juga memiliki konflik kepentingan lain dengan menteri Jokowi
dan orang-orang yang pernah menjadi pendukung Jokowi dalam pilpres. Karena itu,
dia mendesak agar program Kartu Prakerja ini tidak perlu dilanjutkan. "Lebih baik
anggaran Rp20 triliun itu dicairkan sebagai BLT untuk masyarakat seluruh
Indonesia. Mengingat BLT baru menjangkau perkotaan di Jabodetabek," katanya.
Ruangguru milik Adamas Belva adalah satu di antara 10 aplikasi yang bekerja sama
dengan pemerintah dalam program tersebut, di luar Sistem Informasi
Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Page 111 of 250.
