Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020

Title BALEG KLARIFIKASI KRITIK SOAL RUU CIPTAKER
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 23 April 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/306735-baleg-klarifikasi-kritik -soal-ruu-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

BADAN Legislasi (Baleg) DPR membantah membatasi akses masyarakat memantau
rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja
(Ciptaker). Masyarakat dianggap bisa menengok pembahasan omnibus law itu
melalui media sosial (medsos) dan media pemberitaan resmi DPR.

"Fasilitas (aplikasi diskusi daring) Zoom itu buat peserta rapat, kalau mau mengikuti
jalannya rapat secara terbuka bisa melalui saluran TV Parlemen ataupun medsos
DPR (jika rapat terbuka). Jika rapatnya tertutup ,tentu tidak bisa," kata Wakil Panitia
Kerja (Panja) RUU Ciptaker Achmad Baidowi di Jakarta, kemarin.

Hal itu disampaikan Baidowi menanggapi kritik berbagai kelompok masyarakat yang
protes tidak bisa mengikuti rapat melalui Zoom. Mereka menuding Baleg membatasi
masyarakat memantau rapat pembahasan RUU Ciptaker.

Wakil Ketua Baleg itu menjelaskan aturan main rapat RUU Ciptaker melalui saluran
virtual sama dengan metode rapat fisik. Fungsi masingmasing media yang dipakai
disesuaikan dengan status seseorang apakah peserta rapat atau bukan.

Zoom hanya digunakan untuk peserta rapat karena difasilitasi akses mikrofon untuk
bicara. Sementara itu, masyarakat yang ingin memantau pembahasan bisa melalui
medsos atau media resmi pemberitaan DPR.

"Jika rapat fisik di ruangan yang duduk di meja dengan mikrofon kan cuma peserta
rapat. Di luar peserta rapat tidak boleh mengakses mikrofon dan bisa memantau via
balkon, (jika rapatnya terbuka). Jika rapatnya tertutup, ya tidak bisa masuk ke
ruangan," ungkap politikus PPP itu.

Jika ingin menyampaikan aspirasi, kelompok masyarakat bisa bersurat ke Baleg.
Baleg akan mengatur jadwal untuk mengagendakan rapat dengar pendapat umum
(RDPU) untuk menampung aspirasi dari masyarakat. "Nanti dalam RDPU tentu
perwakilan yang diundang bisa menyampaikan pendapat," tukasnya.

Beri masukan Tiga pimpinan serikat buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) bertemu Presiden Joko
Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan serikat

Page 106 of 250.