Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 141

Title          DPR TUNGGU PEMERINTAH UNTUK TUNDA BAHAS RUU CIPTAKER
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423092418-32-496400/dpr-tun ggu-
               Page/URL
                              pemerintah-untuk-tunda-bahas-ruu-ciptaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Jakarta - Badan Legislasi ( Baleg ) DPR RI membuka peluang menghentikan
               sementara pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyusul rencana aksi
               besar-besaran serikat buruh di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

               Namun, peluang penundaan itu masih menunggu keputusan dari pemerintahan
               yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ).

               "Kalau pemerintah mau memundurkan jadwal, DPR tentu juga akan pertimbangkan
               demikian," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dalam keterangan tertulis
               kepada CNNIndonesia.com , Rabu (22/4) malam.

               Politikus NasDem itu mengatakan sejak awal Baleg DPR RI menampung suara dari
               semua pihak dalam membahas RUU tersebut, termasuk dari serikat buruh yang
               menyatakan penolakan.

               Willy mengklaim pihaknya sangat memahami apa yang menjadi keresahan para
               kaum pekerja. Namun Baleg DPR RI masih harus menunggu pernyataan resmi
               pemerintah selaku pengusul untuk menunda pembahasan.

               "Kita lihat apakah pemerintah sebagai pengusul RUU Cipta Kerja ini berkeinginan
               menghentikan sementara atau tetap dengan target penyelesaiannya," ujar anggota
               DPR yang terpilih dari Dapil Jawa Timur XI tersebut.

               Lebih lanjut, Willy berpendapat seharusnya pemerintah menghapus klaster
               ketenagakerjaan yang diprotes buruh dari RUU itu. Dia menyebut seharusnya RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja berfokus dalam memangkas birokrasi guna menicu
               penciptaan kerja.

               "Soal ketenagakerjaan itu harus dibahas tersendiri karena menyangkut tanggung
               jawab negara terhadap sumber daya manusia Indonesia. Ini harus lebih
               komprehensif," ujar Willy.

               Sebelumnya, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang menaungi jutaan buruh
               berencana menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/4).
               Mereka menolak pembahasa RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

               Salah satu pimpinan MPBI yang juga Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh




                                                      Page 140 of 250.
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146