Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 238

Title          PUAN MINTA BALEG DPR TUNDA BAHAS KLUSTER KETENAGAKERJAAN DI RUU CIPTAKER
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://www.jpnn.com/news/puan-minta-baleg-dpr-tunda-bahas-kluster-ket
               Page/URL
                              enagakerjaan-di-ruu-ciptaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive



















               Ketua DPR Puan Maharani meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menunda
               pembahasan pasal-pasal yang masuk dalam kluster ketenagakerjaan dalam
               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).


               "Pada kesempatan kali ini atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin
               menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan omnibus law Cipta Kerja, untuk
               kluster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg untuk menunda
               pembahasannya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4).

               Menurut Puan pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja
               ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-
               19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat khususnya serikat pekerja.

               Dia meminta Baleg DPR RI tidak membahas dahulu materi-materi pada kluster
               ketenagakerjaan sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiskusi dengan
               masyarakat terkait dengan kluster tersebut misalnya kalangan kelompok pekerja
               dan buruh.

               "Karena waktunya memang sekarang ini besok menjelang bulan Ramadan kita
               semua akan menjalankan ibadah puasa dan setelah itu tentu saja kita akan
               menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami akan meminta kepada baleg untuk fokus
               kepada kluster-kluster yang memang bisa dibahas pada waktu yang pendek ini,"
               ujarnya.


               Menurut Puan, penundaan pembahasan pasal-pasal Ketenagakerjaan RUU Cipta
               Kerja dilakukan agar DPR Fokus pada fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran
               pada penanganan pandemi COVID-19.












                                                      Page 237 of 250.
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243