Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 240

Title          NASDEM SEPAKAT ISU KETENAGAKERJAAN DIHAPUS DARI OMNIBUS LAW
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/306996-nasdem-sepakat-isu-keten agakerjaan-
               Page/URL
                              dihapus-dari-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pembahasan ketenagakerjaan dalam
               RUU Cipta Kerja diakhir. Guna memastikan omnibus law ini segera rampung, isu
               yang masih menuai pro-kontra tersebut perlu dikeluarkan atau pembahasannya
               secara khusus.


               "Terkait statemen Ketua DPR (Puan Maharani yang meminta Baleg menunda isu
               ketenagakerjaan) saya kira itu bahasa tersirat dari keinginan yang sama dengan
               kami di NasDem. Sebab tidak mungkin juga mbak Puan akan statemen langsung
               meminta Baleg untuk tidak membahas atau mengeluarkan klaster itu dari RUU,"
               kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya kepada Media Indonesia, Kamis (23/4).

               Menurut dia, penundaan isu ketenagakerjaan dari proses pembahasan RUU Cipta
               Kerja sangat tepat. Berbeda bila Puan meminta tidak dibahas karena akan menjadi
               tidak etis secara politik tidak bagus.

               Di sisi lain, ia melihat, semua pihak juga sudah satu pemahaman bahwa isu
               ketenagakerjaan perlu dikeluarkan dari RUU ini.

               "Pemerintah sendiri juga tampaknya sudah sepemahaman, utamanya pasca
               pertemuan Presiden dengan perwakilan tiga serikat buruh. Dan ini bagus. Ini artinya
               proses komunikasi dan demokrasi berjalan dengan baik," paparnya.

               Berbeda bila ada yang masih menolak secara keseluruhan RUU Cipta Kerja, kata dia,
               tanpa argumentasi atau solusi. Pasalnya, regulasi ini sangat penting untuk
               menyelesaikan tumpang tindih aturan di sektor investasi.

               "Kalau mereka memang menolak RUU Ciptaker, apa tawaran mereka dalam upaya
               melakukan penyederhanaan perizinan dan iklim investasi yang sehat. Jangan cuma
               minta dan mendesak saja. Apa tawarannya kalau bukan omnibus law," urainya.

               Menurut dia, sudah menjadi tugas DPR membahas RUU serta memberi ruang untuk
               bersama-sama merumuskannya menjadi UU.

               "DPR ini kan battle of ideas selain battle of interest. Apa-apa yang diusulkan oleh
               pihak manapun diblejeti di sini. Termasuk RUU Cipta Kerja ini," katanya.







                                                      Page 239 of 250.
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245