Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 242

Title          PUAN MINTA PEMBAHASAN KETENAGAKERJAAN DI OMNIBUS LAW DITUNDA
               Media Name     cnnindonesia.com
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200423174147-32-496677/puan-mi nta-
               Page/URL
                              pembahasan-ketenagakerjaan-di-omnibus-law-ditunda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Jakarta - Ketua DPR RI  Puan Maharani  meminta Badan Legislasi (Baleg)  DPR  RI
               menunda pembahasan pasal-pasal pada klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan
               Undang-undang (RUU)  Omnibus Law Cipta Kerja  .


               "Pada kesempatan kali ini atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin
               menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja untuk
               klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg DPR untuk menunda
               pembahasannya," ujar Puan usai menyerahkan bantuan sembako bagi warga sekitar
               Kompleks Parlemen dan karyawan DPR RI di Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis
               (23/4).

               Dia menerangkan penundaan pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaaan di
               RUU Omnibus Law Cipta Kerja perlu dilakukan karena semua pihak sedang fokus
               pada penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

               Selain itu, penundaan juga perlu dilakukan agar DPR menerima masukan
               masyarakat terutama serikat pekerja lebih dahulu.

               "Kami minta Baleg tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster
               ketenagakerjaan sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiskusi dengan
               masyarakat terkait dengan klaster ketenagakerjaan," ujar Ketua DPP PDIP itu.

               Sebelumnya, Ketua Baleg DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Omnibus Law Cipta
               Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya mempertimbangkan
               penghapusan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang
               memicu penolakan besar-besaran dari serikat pekerja.


               Massa buruh saat turun aksi May Day di Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
               "Untuk klaster tenaga kerja, prinsipnya saya sebagai ketua panja akan mengusulkan
               kepada pemerintah supaya itu kita tunda sampai waktu yang memungkinkan untuk
               bisa berdialog dengan teman-teman serikat pekerja dan buruh," ucap Supratman
               kepada wartawan.

               Baleg DPR menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) pembahasan RUU
               Omnibus Law Cipta Kerja hingga pekan depan, Senin (27/4). Penundaan ini
               dilakukan untuk kesekian kali. Semula, RDPU dijadwalkan berlangsung pada Rabu
               (22/4). Kemudian diundur pada Kamis (23/4).





                                                      Page 241 of 250.
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247