Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019
P. 108
"Ini bukan masalah relevan atau tidak relevan kan ada aturannya. kalau aturannya
bilang peningkatan upah buruh itu akan terjadi seiring dengan laju pertumbuhan
ekonomi dan inflasi ya sudah berarti begitu," jelas dia.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 sebesar 8,03 persen. Angka ini berdasarkan
tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS).
Dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-
Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018.
"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik
bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019
bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI)," bunyi SE
tersebut seperti yang diterima Liputan6.com.
Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4
Oktober 2018. Inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut.
a. Inflasi Nasional sebesar 2,88 persen
b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen
"Dengan demIkian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2019 berdasarkan data
Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03 persen," demikian
tertulis dalam SE tersebut.
Page 107 of 136.
