Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019
P. 110
Kamdani saat hadir dalam forum Investasi dan Perdagangan Indonesia 2019 di
Jakarta, Selasa.
Menurut dia, apabila ada revisi peraturan maka pihaknya akan mencermati kembali
struktur pengupahan itu.
Sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 penetapan UMP itu dilakukan setiap tahun.
Terkait kenaikan UMP, lanjut dia, dinilai bukan merupakan hal yang mudah bagi
pengusaha apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini yang melesu.
"Walau belum resesi tapi kami mesti siap-siap itu. Kenaikan ini bukan hal mudah
dan dari pekerja juga melihat itu, bukan hal mudah buat pengusaha tapi kami harus
menghargai apa yang kami sepakati," katanya.
Ia mendorong ada kesepakatan bilateral antara pemberi pekerja tertentu dengan
pekerja apabila ada permasalahan.
Untuk 2019, pemerintah sebelumnya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) sebesar delapan persen.
Kenaikan UMP itu menggunakan formula persentase angka pertumbuhan ekonomi
ditambah inflasi.
Jika kondisi itu sama diberlakukan pada 2020, Shinta mengaku kenaikan akan
memberatkan pengusaha karena situasi ekonomi global yang melambat.
"Akan sangat keberatan tapi bagaimana pun harus ada dasar perhitungan. Makanya
saya bilang, bagi perusahaan yang punya masalah ya dia harus bilateral dengan
pekerjanya," katanya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna Editor: Ahmad Buchori COPYRIGHT (c)2019 .
Page 109 of 136.
